Dedy Afrengki Redaktur SatelitPost
Dedy Afrengki Redaktur SatelitPost

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akhirnya jatuhkan vonis 1,5 tahun penjara kepada Ahmad Dhani, awal pekan lalu. Vonis terhadap pentolan band Dewa itu dijatuhkan karena cuitannya di Twitter, dianggap mengandung ujaran kebencian.

Kasus Ahmad Dhani ini, bermula dari laporan Jack B. Lapian, seorang pendukung mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (BTP). Ia melaporkan twit Dhani pada 7 Februari, 6 Maret, dan 7 Maret 2017 silam.

Mengutip kompas.com, Ahmad Dhani dinilai melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Hakim menilai, Dhani dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian.

Ahmad Dhani, bukan satu-satunya orang yang terjerat kasus akibat melanggar aturan hukum dalam UU ITE yang dinilai memuat beberapa pasal karet ini.

Sejak disahkan April 2008 silam, pengguna media sosial merasa sangat yang khawatir. Sebab, banyak yang akhirnya terpaksa merasakan dinginnya tembok tahanan, akibat undang-undang yang pada awalnya disusun untuk melindungi kepentingan negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (cyber crime) ini.

Publik mungkin masih ingat dengan Prita Mulyasari, seorang ibu dua anak asal Tangerang yang tersandung hukum karena menuliskan surat elektronik tentang ketidakpuasannya saat menjalani pelayanan kesehatan di RS Omni Internasional.

Tulisannya viral di laman-laman media sosial, hingga milis ke milis. Pihak rumah sakit merasa dicemarkan nama baiknya, hingga melaporkannya ke polisi. Prita dijatuhi vonis hukuman 6 bulan penjara juga denda lebih dari Rp 204 juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten.

Setelah menempuh jalan panjang, hingga Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, akhirnya Prita dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik yang dituduhkan.

Kasus lain yang tak kalah mendapat sorotan publik baru-baru ini, menimpa Baiq Nuril. Mantan pegawai honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga dilaporkan oleh kepala sekolah tempatnya mengabdi dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.

Nuril, merekam percakapan telepon dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram Muslim. Dalam percakapan itu, Muslim diduga melakukan pelecehan verbal kepada Nuril. Rekaman itu kemudian tersebar ke publik.

Mahkamah Agung kemudian memvonis Nuril bersalah dan dihukum penjara tiga tahun, karena dianggap terbukti melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Dari sederet kasus yang membuat ratusan orang tersandung hukum tersebut, rasanya memang tidak berlebihan jika muncul desakan untuk segera dilakukan revisi pasal-pasal karet dalam UU ITE.

Karena kini lebih banyak dipakai untuk mengkriminalisasikan orang yang menyampaikan keluhan, opini, isi pikirannya, berpolemik, hingga kritik kepada pimpinan atau penguasa melalui internet dan media sosial.

Selain berharap adanya perbaikan dalam Undang-undang tersebut, kita sebagai pengguna media sosial yang sudah tak terpisahkan dari kehidupan di era milenial ini dituntut lebih bijak dalam menyampaikan pendapat atau menyebarluaskan informasi. Sebagus apapun Undang-undang dibuat, tak akan berpengaruh tanpa adanya kesadaran dari kita semua. (enki@gmail.com)