Pengadaan Senjata

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan ada 5000 senjata ilegal masuk ke Indonesia, bahwa ada institusi non-militer yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk pengadaan 5.000 senjata api ilegal. Pernyataan sederhana akan tetapi menghentak seluruh masyarakat Indonesia. Tak lama berselang, muncul video polisi sedang latihan menggunakan senjata RPG.

Menurut Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, itu adalah video lama saat kepolisian masih berada di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). “Namanya pelontar granat infanteri,” ujarnya di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 28 September 2017.

Seolah belum meyakinkan jawaban Polri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto akhirnya angkat bicara. “‎Teman sekalian hati-hati melihat video. Video yang beredar di medsos bisa beragam. Saya kemarin melihat video yang mengkritisi saya sebagai Menko Polhukam. Tapi video itu dibuat pada saat pemilihan Presiden dan Wapres tahun 2014. Saya nengokloh kok dimuat lagi,” kata Wiranto.

Rupanya masih belum memuaskan publik, giliran Menhan, Ryamizard bersduara. Ryamizard menjelaskan, setiap pengadaan alutsista, baik untuk institusi keperluan sipil maupun militer pasti melalui dan harus atas persetujuan Kemenhan. Begitu juga soal penjulan alutsista, menurutnya, tidak ada yang tidak melalui persetujuan Kemenhan. Adapun, Menhan mengaku belum tahu soal pengadaan 5.000 senjata oleh institusi yang mencatut nama presiden seperti pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Apakah sudah selesai polemik isu pembelian senjata ilegal? Ternyata belum. Dan ini paling mengejutkan, bahwa ada senjata yang ditahan BAIS TNI, yakni senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru  di Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta adalah milik instansinya.

senjata impor yang oleh TNI disebut senjata mematikan. “Bahkan TNI tak punya senjata tersebut,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Wuryanto. Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah kenapa sampai terjadi kesimpangsiuran kabar senjata ilegal tersebut yang justru dari pihak pemerintah sendiri. Lembaga satu sama lain saling bantah sendiri-sendiri. Sementara itu Gatot Nurmantyo juga kenapa melontarkan ke publik bukan menanyakan terlebih dahulu kepada Polri, Menhan atau Polhukam.  Artinya seolah terjadi miskomunikasi. Seharusnya bisa saling duduk bersama sebelum jadi konsumsi publik.

Maka tak heran jika Panglima TNI Gatot Nurmantyo dituduh tengah bermain politik praktis. Meski seakan tak berkaitan antara pernyatakan Panglma TNI dengan tertahannya senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) impor di Bandara Soekarno-Hatta fakta telah berbicara bahwa memang ada senjata yang diakui milik instansi Polri masuk Indonesia dari luar.

Semoga saja atas polemik dugaan senjata ilegal ini tidak memecahbelah institusi Polri dan TNI. Bagaimanapun persoalan dapat dibicarakan dengan kepala dingin. Dan yang perlu diperhatikan lagi, pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) perlu ditingkatkan. Ya, pengadaan senjata baik Brimob, TNI boleh-boleh saja asalkan sesuai prosedur yang benar, sesuai aturan undang-undang yang berlaku dan digunakan sesuai fungsinya sebaik-baiknya, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan maupun kecemburuan antarinstitusi keamanan.  ([email protected])

Komentar

komentar