KHOLIL ROKHMAN Wakil Pemimpin Redaksi SatelitPost
KHOLIL ROKHMAN
Wakil Pemimpin
Redaksi SatelitPost

Pada 23 Juli 2019, ada pesta demokrasi pada level desa di Banyumas. Ratusan desa akan melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades). Helatan pilkades ini seperti penerus dari pesta demokrasi level nasional yang baru saja terjadi.

Di satu sisi, pesta demokrasi di level desa ini bisa jadi pereda ‘permusuhan’ di level nasional yang muncul karena pemilihan presiden. Namun, jika pilkades ini dimaknai sebagai permusuhan, maka hanya akan memunculkan pertikaian baru.

Sejatinya, pesta demokrasi di level desa ini menjadi pesta demokrasi yang paling lama dibandingkan beberapa pesta pemilihan kepala daerah dan presiden. Diketahui, Indonesia baru melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat sejak tahun 2004.

Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia pun juga baru dilaksanakan tahun 2004. Sementara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa dilakukan jauh sebelum tahun 2004. Maka, pilkades ini bisa jadi contoh bahwa negeri ini sudah sangat biasa dengan pemilihan langsung.

Desa bisa jadi cerminan bagus bagi Indonesia untuk pemilihan langsung. Tentunya, jika pilkades ini tak memiliki efek negatif. Namun, jika ada efek negatif yakni perseteruan setelah pencoblosan, tentu desa tidak bisa menjadi contoh bagi elite politik nasional.

Maka, di masa sekarang ini, menjadi kesempatan bagi desa menjadi percontohan tentang demokrasi yang beradab. Untuk itu, setiap kontestan dan simpatisan pilkades harus sangat dewasa untuk memaknai demokrasi langsung. Damai, menjadi tolok ukur keberhasilan pilkades.

Warga desa juga harus bisa menyadari bahwa pilkades ini hanya rutinitas enam tahun sekali. Mempersoalkan pilkades secara berlarut-larut hanya akan memunculkan masalah berkepanjangan. Padahal, dalam beberapa tahun belakangan, desa menjadi wilayah yang sangat diperhatikan pemerintah dengan adanya dana desa yang berlimpah.

Bayangkan saja jika perseteruan pilkades tak kunjung usai, maka manajemen desa dan kebijakan desa bisa terganggu. Maknai saja pilkades sebagai pertarungan biasa, yang memunculkan pemenang dan yang kalah. Yang menang jangan jumawa dan yang kalah masih bisa berusaha enam tahun yang akan datang.

Terakhir, mari semua warga desa yang melaksankaan pilkades untuk menjaga ketenangan, kedamainan dalam koridor demokrasi. Sekali lagi, desa bisa menjadi contoh bagi bahwa politik adalah hal yang menyenangkan, mendamaikan, dan menenangkan. (kholil@satelitpost.com)