EKADILA Asisten Redaktur SatelitPost
EKADILA
Asisten Redaktur
SatelitPost

Pilpres model pilkades, bisakah diterapkan di Indonesia kelak? Melihat kegaduhan pada putaran pilpres maupun pileg  yang lalu, sepertinya penerapan sistem pilkades diterapkan ke dalam pilpres dan pileg dapat sebagai solusi. Mungkin saja tak sedikit yang mengharapkan seperti itu. Dimana, tempat penyoblosan dan pemungutan suara di satu tempat, yakni lapangan atau gedung serbaguna, dengan jumlah pemilih se-desa.

Di tempat penyoblosan tersebut telah terbagi sejumlah TPS. Kita tinggal pilih sesuai surat undangan penyoblosan masuk di TPS berapa. Setelah selesai proses penyoblosan, tinggal penghiungan suara. Otomatis, rute rekapitulasi suara akan lebih praktis, yakni dari desa, selanjutnya ke kecamatan, provinsi lalu ke pusat. Tak harus menunggu pengumpulan surat suara tiap TPS.

Toh, jumlah pemilih tetap pada pilpres dan pilkades tak jauh beda. Soal keamanan tentu ini terasa lebih rawan karena lokasinya di tempat terbuka. Maka, personel kepolisian, linmas bisa dimaksimalkan. Kelebihan lain penyelenggaraan pilpres/pileg di tempat umum seperti pilkades, transparansi lebih terpercaya. Masyarakat bisa menyaksikan dari sudut manapun sebagai saksi saat penghitungan suara. Ditambah kalau ada hadiah menarik disediakan panitia atau hiburan musik. Keguyuban antarwarga tetap terjaga, walau beda pilihan.

Seperti pilkades Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang, panitia penyelenggara menyediakan mobil penjemput warga yang akan menyoblos. Sehingga mereka yang sulit datang sendiri ke lapangan bisa ikut rombongan mobil yang telah disediakan panitia.

Jika masyarakat telah bersatu datang ke tempat penyoblosan, pihak-pihak yang hendak menghasut maupun memprovokasi agar memilih salahsatu calon akan menemui kesulitan. Karena satu sama lain pasti akan cerita, jika tak benar akan ditolak. Demikian praktik politik uang saya kira akan tereduksi dengan sendirinya.

Hanya saja perbedaannya pilkades para calonnya bukan dipilih parpol, sedangkan pilpres dan pileg calonnya dipilih parpol, tensi ketegangan antarpedukung lebih tinggi. Untuk itu, dapat pula diselenggarakan karnaval pemilu damai sebelum masa kampanye oleh seluruh parpol pendukung calon presiden seperti di Monas, Jakarta oleh KPU tempo hari. Kalau tiap desa menggelar karnaval pemilu damai, foto-foto maupun komen di media sosial akan terisi oleh karnaval pemilu damai, bukan hasutan-hasutan yang tak bertanggungjawab. (ekadila@satelitpost.com)