Dedy Afrengki Redaktur SatelitPost

Memasuki tahun 2018, Bangsa Indonesia langsung dihadapkan pada serentetan cobaan berat. Bencana alam datang bersamaan tanpa henti, mulai dari banjir, hingga letusan gunung berapi.

Berdasarkan data Direktorat Perlindungan Korban Bencana Alam (PSKBA) Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dirilis sejumlah media, sepanjang Januari hingga Juni 2018 lalu saja sudah tercatat 1.134 bencana melanda Tanah Air.

Beberapa bencana tersebut, di antaranya tanah longsor di Bogor, erupsi Gunung Agung di Bali, banjir di Cirebon dan Banyuwangi, Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk di Kabupaten Asmat Papua, hingga gempa bumi di Banjarnegara.

‘Koleksi’ bencana Indonesia, kini bertambah dengan kejadian terkini di Lombok, Minggu (5/8) lalu.

Sebagaimana informasi terkini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipublikasikan kompas, Senin (6/8) malam, sedikitnya sudah ada 98 orang tewas akibat gempa berkekuatan 7 skala richter.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, sebagian besar korban meninggal dari gempa bumi Lombok akibat tertimpa bangunan yang roboh. Sutopo memprediksi, jumlah korban tewas bakal terus bertambah. Pasalnya, masih ada beberapa korban yang belum ditemukan dan dievakuasi karena berbagai keterbatasan.

Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur dan Kota Mataram, menjadi daearah yang terparah karena juga terdata ratusan korban luka-luka dan kebanyakan terpaksa dirawat di luar Puskesmas dan luar rumah sakit, karena kondisi bangunan yang rusak dan kekhawatiran akan gempa susulan.

Di balik rangkaian bencana tersebut, terselip satu hal miris. Dalam suasana tahun politik jelang pemilihan umum 2019, bencana alam tidak cuma menimbulkan efek negatif lumpuhnya rutinitas warga terdampak saja. Banyak juga yang dengan teganya memanfaatkan bencana, sebagai panggung untuk kepentingan politik.

Di tengah penderitaan rakyat yang tertimpa musibah, beredar dengan cepat di media sosial beragam hoax dan politisasi gempa yang dilakukan orang-orang tak bertanggung jawab.

Tidak bisakah berempati dengan mengucap rasa duka sedikit saja? Di mana rasa kemanusiaan terhadap sesama anak bangsa? Tidak semua hal, harus dikaitkan dengan politik.

Sila ditelusuri, hampir di semua laman media sosial tersebar tulisan bahwa gempa Lombok merupakan akibat dari sikap politik TGB (Tuan Guru Bajang), Gubernur NTB yang sebelumnya diposisikan bukan pendukung, tetapi sekarang jadi mendukung Presiden Jokowi untuk Pilpres 2019.

Mengaitkan gempa dengan sikap politik gubernur itu, sama sekali tidak berdasar. Persoalan dunia politik dan kepemimpinan nasional ini, tidak ada kaitanya dengan penyebab terjadinya gempa.

Manuver oknum-oknum yang menjadikan peristiwa bencana alam sebagai panggung politik ini, sungguh tidak elok dan justru mengabaikan etika politik.

Percayalah, menunggangi bencana alam untuk kepentingan politik ini hanya akan menambah duka korban di lokasi bencana.

Menjadikan bencana alam sebagai panggung politik, merupakan ironi dalam sebuah kontestasi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Sepertinya, masih banyak isu-isu lain yang jauh lebih pantas dan strategis untuk dijadikan panggung politik dalam menarik simpati publik. (enki@satelitpost.com)