Prostitusi online stelah kasusnya terbongkar di Surabaya yang melibatkan sejumlah artis ternama, kini telah merambah daerah Purwokerto.  Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Banyumas berhasil menangkap seorang mucikari prostitusi online melalui media sosial twitter.

Tentu saja mencengangkan publik Kota Satria dan sekitarnya. Protistusi online terbilang sebagai tindak pidana perdagangan orang. Dalam undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berindikasi jaringan jual-beli manusia (human traficking). Selain itu juga dapat dikategorikan melanggar UU ITE.

Pasal yang menimpa VA misalnya, kepolisian kenakan pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE. Sebagaimana pasal 27 ayat 1 menyebut, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Hanya saja yang masih menimbulkan perdebatan, sejauh ini yang terjerat pidana hanya mucikari dan PSK-nya. Sedangkan penyewa PSK belum tersentuh hukum. Pakar kriminolog dan hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag) Kristoforus Kleden mengatakan hukum di Indonesia saat ini hanya mengatur secara normatif.

Artinya siapa yang menimbulkan keresahan atau menawarkan dan sebagai perantara dianggap sebagai pelaku pidana.  Dalam kasus yang melibatkan VA misalnya, sang mucikari akan dikenakan Pasal 296 KUHP jo Pasal 506 KUHP tentang muncikari dengan ancaman hukuman penjara 1 tahun 4 bulan.

Setelah prostitusi online terkuak di Purwokerto, apa yang diharapkan dari masyarakat? Tentu saja, kasus tersebut jangan sampai terulang kembali. Penangkapan sang mucikari sebagai efek jera, bahwa hal tersebut sebagai kejahatan kemanusiaan. Selain itu prostitusi offline pun semestinya mendapat perhatian yang sama. Namun kenapa prostitusi online begitu besar menyedot perhatian.

Artinya para mucikari maupun PSK yang tidak menggunakan media sosial sebagai media transaksi atau penawaran melalui mucikari masih bisa bebas, paling banter hanya mendapat imbauan bahaya HIV/AIDS atau yang paling keras menutup tempat prostitusi.

Karena sejatinya, praktik prostitusi online maupun yang offline nyaris sama. Hanya media transaksi yang berbeda. Maka, demi rasa keadilan semua pihak dan kenyamanan masyarakat dari bisnis prostitusi, ada baiknya perlu dipikirkan pasal-pasal yang memberikan aturan-aturan baru tentang UU ITE. Termasuk jeratan pidana pada pelanggan PSK. (ekadila@satelitpost.com)