Rudal Afgani Dirgantara Redaktur Pelaksana SatelitPost
Rudal Afgani
Dirgantara
Redaktur Pelaksana
SatelitPost

Hubungan kerja yang pancasilais yaitu hubungan kerja yang tepo seliro, yang buruh nrimo yang majikan ora sio-sio. (Yang buruh menerima apa adanya, yang majikan tidak sewenang-wenang).

Relasi kerja akan indah ketika sepenggal kalimat yang dikutip dari buku Mangan Ora Mangan Kumpul karya Umar Kayam di atas mewujud. Tentu setiap orang punya gambaran masing-masing tentang imaji ideal hubungan industrial. Namun pandangan yang ditawarkan Umar Kayam melalui bukunya terasa pas dilihat dari perspektif budaya kita, khususnya kita yang di Jawa.

Namun, tak semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Yang diidamkan senyatanya harus diperjuangkan. Itulah ironi nasib buruh kita. Cerita tentang buruh yang ditindas bukan sekali atau dua kali kita dengar. Dalam sejarah perburuhan, kita mengenal tokoh Marsinah, perempuan yang gigih memperjuangkan kaumnya. Aktivis HAM, Munir (almarhum), memandang Marsinah sebagai sebuah cermin perlawanan buruh dalam bibit tumbuhnya gerakan buruh. Gerakan buruh menemukan momentumnya bersama kisah Marsinah. Namun kisah Marsinah juga kisah pilu pejuangan buruh yang tak jarang menyisakan trauma di relung imaji para buruh.

Namun zaman telah berubah. Kaum buruh kini memiliki ruang untuk mengekspresikan diri. Hak berekspresi itu pun diperkuat dan dilindungi undang undang. Undang undang nomor 21 tahun 2000 secara spesifik mengatur tentang serikat buruh. Serikat buruh sangat penting untuk menjaga dan memperjuangkan hak-hak buruh yang tak jarang terabaikan. Keberadaan UU ini menjadi jaminan bahwa setiap pekerja berhak berserikat (pasal 5 ayat 1).

UU ini juga melindungi par pekerja untuk membentuk serikat buruh (pasal 28). Pada pasal 28 berbunyi “Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara: a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

  1. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun”.

 

Lalu apa sanksinya bagi yang melanggar pasal 28, jawabannya ada di pasal 43, yaitu “Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

 

Namun demikian, perjuangan tak pernah mudah. Meskipun instrumen hukum telah sedemikian rupa menjamin kemerdekaan berekspresi kaum buruh, namun tak akan berarti tanpa soliditas, solidaritas, dan keberanian. Ketakutan kehilangan pekerjaan lebih besar dari pada keberanian memperjuangkan nasibnya, meskipun sejatinya penghidupan bukan di tangan majikan. Sehingga tak jarang kebantak kaum pekerja lebih memilih tunduk tertindas ketimbang bangkit melawan. Nerimo. Sayangnya, relasi kerja yang pancasilais ala Umar Kayam tak sera merta mewujud setelahnya. Yang terjadi justru “yang buruh nerimo, yang majikan sio-sio. Jika sudah begini, apa ada yang masih sangsi bahwa keberadaan serikat buruh itu sudah sangat mendesak? (afgan@satelitpost.com)