Salah Sasaran

Yuspita Anjar Palupi Redaktur SatelitPost

logo satelitpost

SEJAK konversi bahan bakar minyak tanah dilakukan pemerintah perlahan namun pasti kebiasaan masyarakat kita pun bergeser. Dari yang enggan dan khawatir menggunakan gas elpiji. Kini masyarakat sudah sangat terbiasa dengan elpiji.

Tahun 2007 menjadi “puncak kejayaan” konversi bahan bakar minyak tanah. Hampir semua rumah tangga telah beralih menggunakan elpiji. Awal kemunculannya, warga menggunakan elpiji ukuran 12 kilogram (tabung warna biru, red). Namun seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat dan kemunculan si melon, akhirnya masyarakat pun beramai-ramai menggunakan si melon.

Hampir semua kalangan menggunakan tabung gas ukuran 3 kilogram ini. Mulai dari konsumen rumah tangga, pengusaha, PNS, dan lain sebagainya.

Padahal menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, dalam Pasal 3 ayat (1) dan Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2009 menyebutkan, jika elpiji bersubsidi 3 kg diperuntukkan hanya penggunaan rumah tangga dan usaha mikro.

Namun kenyataan di lapangan bertolakbelakang. Banyak penggunaan gas melon yang salah sasaran. Sebut saja di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang ada, dalam setahun di Jawa Tengah, ada pendistribusian gas LPG tiga kilogram mencapai 6.847.428 atau mencapai 570 ribu tabung per bulan. Di mana ada sebanyak 22 ribu tabung per harinya yang salah sasaran.

Di Purbalingga misalnya. Dari hasil sidak yang dilakukan beberapa waktu lalu, didapati banyak pengusaha restoran dan katering yang masih menggunakan gas elpiji bersubsidi. Mereka berasalan, kesulitan untuk mendapatkan tabung gas elpiji non subsidi. Sehingga mau tak mau mereka gunakan si melon.

Tak bisa disalahkan. Sebagaimana hukum ekonomi dasar. Dimana ketersediaan barang sangat bergantung pada tinggi rendahnya permintaan. Secara logika, bagaimana agen atau pangkalan akan menyetok tabung gas nonsubsidi. Kalau tak ada permintaan dari masyarakat.

Mengantisipasi rendahnya minat masyarakat (mampu) untuk beralih pada penggunaan tabung elpiji nonsubsidi, pemerintah pun memberlakukan sebuah aturan main kepada kalangan pengusaha nonmikro. Yakni dengan memberikan sanksi atau teguran bupati. Hingga pada pencabutan izin usaha.

Apakah ini cara penyelesaian terbaik? Bisakah menjamin jika warga dengan pendapatan di atas Rp 1,5 juta per bulan dan kaum pengusaha non mikro serta merta beralih ke elpiji nonsubsidi?

Jawabnya tidak. Penggunaan elpiji subsidi dan nonsubsidi erat kaitannya dengan kesadaran pribadi masing-masing individu. Sidak yang dilaksanakan oleh pemerintah hanya bersifat shock therapy . Laiknya, polisi melakukan tilangan kelengkapan surat berkendara di jalan raya.

Yang terpenting adalah memberikan pemahaman dan kesadaran warga. Agar mereka yang tak berhak, tak perlu berebut untuk menggunakan elpiji bersubsidi. Sebaliknya, mereka dengan sadar menggunakan elpiji nonsubsidi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk membantu memunculkan kesadaran ini, sosialisasi, program reward, serta jaminan pelayanan dan ketersediaan barang kebutuhan di lapangan menjadi hal yang penting. Jangan sampai terjadi, konsumen mengalami kelangkaan barang. Terlebih berdampak pada kenaikan harga barang. Jangan sampai terjadi!(yuspita@satelitpost.com)