Rudal Afgani Dirgantara Redaktur Pelaksana SatelitPost
Rudal Afgani
Dirgantara
Redaktur Pelaksana
SatelitPost

Setiap manusia diciptakan setara. Baik di hadapan hukum maupun perspektif teologis, kesetaraan itu diakui secara eksplisit melalui dalil-dalil. Lalu kenapa masih ada yang merasa inferior di hadapan sesamanya?

Sejarah bangsa yang rentangnya berabad-abad menyajikan penjelasan mengapa bangsa ini bermental inferior. Sejarah perbudakan, penjajahan, dan penindasan menggoreskan luka batin yang diturunkan dari generasi ke generasi. Secara kolektif, bekas luka ini terekspresikan menjadi budaya yang masif dan mengakar. Mentalitas rendah diri ini terus terjaga antargenerasi karena terus-menerus diwariskan hingga seolah menjadi “konsensus senyap”.

Pada tataran yang lebih kompleks, mentalitas terjajah ini memicu persoalan antarkelas sosial. Relasi kerja antara majikan dan buruh menjadi semakin timpang karena perspektif ketidaksetaraan. Bahwa yang majikan lebih tinggi ketimbang yang buruh. Sejatinya, relasi kerja yang sehat harus memandang keduanya setara. Tak boleh ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain.

Sebuah perusahaan menjalankan proses produksi melalui perangkat alat produksi, ada sarana prasarana, ada pula pekerja. Proses produksi tak akan berjalan tanpa kaum pekerja. Begitu pula pekerja tak akan bekerja tanpa majikan yang menyediakan sarana dan prasarananya. Dengan perasaan kesejajaran posisi ini, maka tak akan penindasan dan kesewenang-wenangan karena keduanya saling membutuhkan.

Paradigma kesetaraan ini juga menjaga posisi kelas pekerja untuk menuntut hak ketika terjadi ketimpangan. Tanpa perasaan kesejajaran, maka kelas pekerja akan terus tertindas. Dalam konteks negara hukum, sesungguhnya undang-undang menjamin kaum pekerja memperjuangkan haknya. Undang undang nomor 21 tahun 2000 secara spesifik mengatur tentang serikat buruh. Serikat buruh sangat penting untuk menjaga dan memperjuangkan hak-hak buruh yang tak jarang terabaikan. Keberadaan UU ini menjadi jaminan bahwa setiap pekerja berhak berserikat (pasal 5 ayat 1). Namun kembali, perlindungan hukum tak akan berdampak tanpa tindakan.

Dari perspektif teologis pun, relasi kerja semestinya didasari dengan landasan kemanusiaan. Dalam Islam, disebut dalam teks yang menjadi rujukan hukum Islam bahwa posisi pekerja harus dihormati. “Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah). Begitu bunyi sebuah hadits. Hadits yang lain menyebut konsekuensi dari  menunda kewajiban. “Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) adalah kezaliman” (HR. Al-Bukhari & Muslim).

Jadi jelas bahwa ditinjau dari berbagai perspektif, tak ada alasan untuk bangsa ini terus-menerus mewariskan mental terjajah. Sudah saatnya generasi ini menggugat “konsensus senyap” yang sejatinya tak kita sepakati. Berhentilah menganggap diri lebih rendah dari yang lain. Hapus pandangan kelas pekerja sebagai kelas kedua, yang memandang diri tak lebih dari sekadar sekrup-sekrup mesin produksi yang sewaktu-waktu bisa dicopot dan diganti. Kita setara dan merdeka.(afgan@satelitpost.com)