Warga negara asing (WNA) masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) kian meluas. Setelah kali pertama ditemui di Cianjur, Jawa Barat nama yang tercantum atas nama Bahar, namun Nomor Induk Kependudukan  atau NIK-nya milik Guohui Chen yang berkewarganegaraan Cina.

Akhirnya KPU mendalami kasus WNA masuk DPT dengan serius. Dindukcapil Cianjur pun menyerahkan data WNA ke KPU siapa tahu masih ada lagi WNA yang masuk DPT. Seperti dijelaskan Mendagri  Tjahjo Kumolo kalau WNA tak bisa ikut menyoblos pada pemilu. Maka dengan penemuan WNA masuk DPT dengan berbagai alasan suatu hal yang tidak dibenarkan. Walau ada yang menganggap persoalan sepele, akan tetapi ini menyangkut peraturan. Jika benar terbukti ada WNA masuk DPT yang artinya punya kesempatan untuk menyoblos berarti menyalahi aturan. Sekalipun cuma satu.

Maka koreksi masyakarat dan Bawaslu ini sangat diperlukan. Dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mesti menerima koreksi masyarakat dan Bawaslu dengan mengambil langkah-langkah cepat dan tepat supaya tidak menimbulkan kegaduhan.

Di sejumlah daerah pun lantas bermunculan temuan WNA masuk dalam DPT. Seperti di Bantul, DIY dari 77 WNA terdapat  7 WNA masuk DPT, di Kabupaten Banyumas  dan di Purbalingga juga telah terdeteksi WNA masuk DPT dan banyak lagi di kota/kabupaten yang lainnya. Bahkan Bawaslu RI menemukan, 158 WNA pemegang e-KTP masuk DPT Pemilu 17 April 2019. Dari aspek sebaran, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah WNA masuk DPT terbanyak.

Masih ada waktu bagi KPU untuk bekerja membereskan WNA masuk DPT. Koordinasi dengan Dindukcapil di tiap daerah sangatlah dibutuhkan, mencocokkan data, berapa WNA yang telah ber-e-KTP dan adakah yang masuk DPT. Bila ada, langsung dicoret.  Jangan ada yang saling menutupi demi terselenggaranya pemilu yang damai jujur dan adil. Langkah yang tepat pula Mendagri menyetop sementara penyetakan e-KTP untuk warga asing sampai selesai gelaran pemilu 2019.

Sesuai peraturan, WNA boleh memiliki e-KTP yang telah memenuhi syarat, namun mencuatnya WNA masuk DPT yang sebelumnya banyak yang menganggap hanya berita hoaks perlu kiranya penyetakan  e-KTP untuk warga negara asing dengan e-KTP warga Indonesia asli dibedakan. Misal mulai dari NIK hingga warna e-KTP. Meski ini akan menambah anggaran, tak ada salahnya untuk diwacanakan.

Hal tersebut juga agar mudah menengarai mana e-KTP milik WNA dan mana yang milik warga asli Indonesia sekaligus meminimalisir salah memasukkan data dalam DPT pada saat pemilihan umum. (ekadila@satelitpost.com)