Yuspita Palupi Redaktur SatelitPost

Yuspita Palupi
Redaktur SatelitPost

Kemarin sore saya melakukan chat dengan teman yang saat ini menetap di Jayapura. Iseng menanyakan bagaimana harga sembako hingga harga semen di ibu kota provinsi yang terletak paling timur di Indonesia tersebut.

Kata dia, beras per 10 kilogram dibanderol Rp 135 ribu. Sedangkan harga semennya dibaderol Rp 85 ribu per sak. Dalam hati saya berkata, “wah tak jauh berbeda dengan di Jawa. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan dampak adanya tol laut?”.

Ingin memastikan, saya pun melakukan sambungan telepon dengan teman yang kebetulan berdinas di Kabupaten Puncak Jaya (satu kabupaten di Provinsi Papua, red). Di daerah yang susah sinyal tersebut, teman saya membuka toko kelontong. Dia menjual sejumlah bahan kebutuhan pokok. Satu di antaranya beras yang dia jual dengan harga Rp 300 ribu per kilogram.

Keberadaan tol laut yang digagas pemerintahan Jokowi-JK melalui Kabinet Kerja-nya sejak 2015 lalu memang memberikan dampak positif di sejumlah daerah timur Indonesia. Penurunan harga bahan pokok kisaran 20-25 persen diakui dinikmati oleh masyarakat di wilayah timur Indonesia. Namun belum mencapai pelosok.

Jelang gelaran Pilpres 2019, program tol laut yang saat ini menginjak tahun keempat seakan kejar tayang. Bulan April lalu, Kementerian Perhubungan menargetkan sebanyak 15 trayek tol laut dapat beroperasi penuh. Dimana per tahun 2017, telah beroperasi 13 rute tol laut yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di nusantara.

Di wilayah eks Karesidenan Banyumas, tol laut jalur selatan Jawa baru saja diresmikan. Tepatnya di Kabupaten Cilacap. Peresmian tol laut itu dilakukan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko. Ditandai dengan pelepasan pelayaran perdana KM Bintan Utama sebagai kapal perintis rute R-106 Jalur Selatan Jawa. Heru mengklaim, rintisan tol laut ini bisa menghemat waktu dan biaya pengiriman barang dari Cilacap menuju Banyuwangi dan Celukan Bawang Bali.

Bukan tanpa alasan Cilacap dipilih sebagai titik pangkal tol laut di Laut Selatan Jawa. Salah satunya adalah faktor kesiapan infrastruktur. Pelabuhan di Cilacap dinilai yang paling siap dibandingkan dengan pelabuhan di kota lain. Pelabuhan Cilacap memiliki bunker, lapangan logistik, gudang, dan juga jangkauannya dari pelabuhan akses sudah siap semua.

Sebagai tuan rumah tol laut, besar harapan jika keberadaan tol laut bisa mengungkit perekonomian di Cilacap. Seperti diketahui, Cilacap adalah kota buntu. Cilacap bukanlah kota perlintasan darat, sehingga dengan adanya tol laut ini diharapkan geliat ekonomi kian terasa.

Paling tidak akses para pelaku UMKM Cilacap dan eks Karesidenan Banyumas (Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara) bisa lebih mudah. Karena tidak sedikit produk UMKM eks Karesidenan Banyumas memiliki peminat dari luar Jawa.

Produksi beras Cilacap yang diklaim surplus setiap tahunnya diharapkan bisa juga dinikmati oleh saudara kita di Indonesia bagian timur. Sehingga tak ada lagi kesenjangan harga yang sangat mencolok antara sembako di Jawa dengan di Papua.

Besar harapan, jika tol laut bisa benar-benar mereduksi cost atau biaya pengiriman barang. Tanpa embel-embel pungutan liar (pungli) yang terkadang bermunculkan bak jamur di musim penghujan jika mendekati hari raya keagamaan.

Semoga pembangunan tol laut yang menjadi program kerja Jokowi-JK benar-benar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan wilayah yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok nusantara. Sehingga slogan Indonesia menjadi “Poros Maritim Dunia” tak hanya menjadi slogam belaka.(yuspita@satelitpost.com)