Yang Tak Tersentuh

Setelah upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perlawanan sengit dari publik, kini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali bermanuver. Jika KPK tak bisa dilemahkan, maka perkuat saja kewenangan DPR. Begitu kira-kira yang terlintas ketika menyimak akrobat DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Dalam UU MD3 yang baru saja disahkan Senin (12/2) itu, ada sejumlah pasal yang kontroversial. Satu di antaranya pasal 245 yang tampak begitu jelas beritikad memperkuat imunitas para legislator. Pasal 245 berbunyi: “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Pasal ini tentu akan mempersulit proses penegakkan hukum, seperti ketika KPK membutuhkan keterangan atau hendak melakukan pemeriksaan terhadapa para wakil rakyat. Padahal, sejauh ini tak sedikit legislator yang terbukti menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Dengan adanya pasal ini, maka para anggota DPR bukan saja akan semakin tak tersentuh. Di sisi lain, koruptor bakal semakin meraja lela karena tahu tak mudah bagi penegak hukum untuk menyeret mereka ke meja hijau.

Selain pasal kekebalan ini, juga ada pasal yang memperkuat kekuasaan DPR. Pasal 73 ayat 4 berbunyi: “Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pasal ini menjadi legitimasi dewan untuk memanggil paksa siapa saja yang ingin dihadirkan ke sidang DPR, tak terkecuali KPK. Sebab, beberapa waktu lalu, KPK sempat beberapa kali dipanggil Pansus KPK ketika mengusut kasus yang menjerat sejumlah anggota DPR. KPK ketika itu tak mengindahkan panggilan itu karena Pansus itu dianggap tak sah dan dibentuk untuk menghalangi pengusutan kasus e-KTP. Setelah revisi MD3, maka dewan bisa memanggil paksa siapa saja tak terkecuali KPK lewat tangan Polri.

Tak hanya itu, revisi UU MD3 juga menghasilkan pasal-pasal karet yang justru mengancam demokrasi. Pasal 122 huruf K yang berbunyi: “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”. Meski berlaku bagi yang merendahkan kehormatan DPR, namun pasal ini memungkinkan pemidanaan terhadap mereka yang mengkritik DPR. Pasal ini bisa ditafsirkan subjektif sesuai kehendak dewan, sehingga berpotensi digunakan untuk membungkam kritik terhadap para wakil rakyat. Padahal, kritik dibutuhkan agar kualitas anggota dewan semakin matang.

Ini menyedihkan mengingat dewan semestinya terdepan dalam praktik berdemokrasi. Tak semestinya dewan antikritik. Ini memperjelas bahwa iklim demokrasi di Indonesia tengah berada di titik nadir. Perilaku wakil rakyat menggunakan kewenangan legislasi untuk mengukuhkan sebagai lembaga superbody ini akan dikenang dalam sejarah sebagai kejatuhan demokrasi Indonesia. Dan karena itu, maka bangsa ini tengah berjalan menjauh dari tujuan demokrasi itu sendiri, yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Jika wakil rakyat yang terhormat sudah sedemikian dibutakan kekuasaan, maka¬† itu artinya sudah saatnya rakyat bergerak. Kedaulatan rakyat yang dimandatkan kepada para wakil rakyat harus dijalankan dengan penuh amanah. Setiap upaya penyelewengan harus mendapat teguran dari rakyat. Jangan sampai kekuasaan digunakan untuk keuntungan sekelompok orang atau partai politik tertentu. Rakyat bisa mencabut mandatnya jika figur-figur yang mewakili tak lagi memenuhi amanat. Kini saatnya kekuatan rakyat mendesak para legislator untuk mebatalkan UU MD3 yang baru disahkan. Setelah itu, cermati partai-partai dan figur-firgur yang mendukung oligarki kekuasaan di dewan dan jangan coblos di pemilihan legislatif tahun depan. ([email protected])