Rudal Afgani Dirgantara

Redaktur Pelaksana SatelitPost

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK/SMA negeri telah berakhir  Jumat (6/7) lalu. Namun kegaduhannya masih menggema di ruang-ruang publik hingga gang-gang sempit di antara lapak-lapak pedagang pasar tradisional. Ini karena sistem zonasi yang mengatasnamakan keadilan sosial, namun justru dianggap mencederai rasa keadilan itu sendiri.

Sistem zonasi yang ditetapkan melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 mewajibkan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Kebijakan ini terkesan hanya bagi-bagi perserta didik ke sekolah-sekolah yang selama ini sepi peminat.

Sesungguhnya PR pemerintah bukanlah membuat sekolah-sekolah pinggiran dijejali peserta didik baru. Tugas utama pemerintah adalah meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan, baik di kota maupun di pelosok desa. Ini yang gagal dipahami sehingga muncul aturan zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru tahun ini.

Kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru hanya menyentuh aspek pemerataan kuota bagi sekolah-sekolah pinggiran. Jika kebijakan ini diterapkan sebelum pemerataan kualitas sekolah-sekolah pinggiran, maka yang terjadi seperti sekarang, keresahan massal.

Selama ini kebanyakan orangtua dan siswa menghendaki masuk sekolah berpredikat favorit. Segenap daya dan upaya dikerahkan demi bisa lolos seleksi masuk sekolah idaman. Namun usaha mereka tiba-tiba dipupuskan oleh kebijakan pemerintah.

Berprestasi memang bukan semata untuk bisa diterima di sekolah favorit. Berprestasi memang semestinya menjadi dorongan setiap peserta didik. Namun jika prestasi itu bisa menjadi modal untuk mengakses sekolah idaman, maka tak salah jika calon peserta didik memanfaatkan prestasi yang pernah diraih untuk melanjutkan ke sekolah itu. Zonasi justru bisa memupus semangat berprestasi peserta didik. Secara psikis anak bisa saja tertekan jika bersekolah di sekolah yang tak diinginkan. Selain itu, anak bisa sulit berkembang jika berada di sekolah yang bisa saja terbatas dari segi sarana prasarana dan kualitas SDM-nya.

Setiap orangtua atau siswa berhak menentukan di mana sekolah yang akan menjadi tempat mereka menimba ilmu. Jika mereka dipaksa memilih sekolah di zona terdekat, maka bisa jadi siswa hanya berkesempatan masuk sekolah yang tidak diinginkannya, katakana bukan sekolah yang jadi favoritnya. Dengan kata lain, ini mengebiri hak warga negara untuk bebas menentukan pilihan pendidikan yang dinilai ideal menurut mereka. Maka, kebijakan ini jelas perlu dikoreksi.

Jika argumen aturan zonasi adalah pemerataan atas nama keadilan, maka semestinya pemerataan kualitas pendidikan lah yang diutamakan sebelum menerapkan pemerataan kuota peserta didik. Perbaikan kualitas di sini meliputi peningkatan kualitas guru. Upaya ini bisa melalui pelatihan dan pendidikan profesi guru secara berkala. Kedua dengan memenuhi fasilitas sekolah-sekolah pinggiran.

Jika pemerintah sukses meratakan kualitas sekolah-sekolah yang masih tertinggal, niscaya tak aka nada lagi istilah sekolah favorit, karena tak ada gap lagi antara yang di pinggiran dengan yang di kota. Semua sekolah sudah favorit. Dengan demikian, pemertaan dengan sistem zonasi tak akan mendapat rekasi penolakan publik, justru akan mendapat dukungan. Tanpa zonasipun, orangtua akan mengarahkan ana-anaknya untuk sekolah disekolahan terdekat. ([email protected])