PURWOKERTO, SATELITPOST-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pada tahun 2018, sejak awal Januari mewajibkan anggota DPRD dan Pejabat Pemkab Banyumas melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Hal itu terungkap dalam sosialisasi KPK di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyumas, Rabu (8/11).

“Sejak 2017 ini, sistem pelaporannya ada perubahan. Yang dulu manual sekarang diefisienkan melalui sistem elektronik atau pelaporan online (e-LHKPN). Sehingga kewajiban kami di divisi pencegahan adalah menyosialisasikan ke semua penyelenggara negara,” kata Wahyudi, staf Direktorat  Pendaftaraan dan Pemeriksaan LHKPN KPK.

Ia mengatakan semua instansi baik di pemerintah pusat dan daerah serentak per  Januari 2018 wajib melaporkan secara online.  Dalam pelaporan model baru ini, katanya, ada perubahan dan penyederhanaan. Saat masih manual, pelaporan dilakukan setiap ada promosi. Maka sejak pakai online harus melaporkan setahun sekali.

“Dokumen-dokumen pendukung dulu harus dilampirkan semua, sekarang berkurang. Jadi ini lebih ke efisiensi dan kemudahan, supaya penyelenggara negara betul-betul serius dan terbuka menyampaikannya,” kata dia.

Menurutnya, bagian dari pelaporan tersebut tidak hanya terkait harta saja, namun juga data pribadi  wajib lapor, data jabatan, data keluarga. Untuk kategori harta yang dilaporkan terdiri, tanah dan bangunan, alat transportasi dan harta bergerak lainnya, seperti emas perhiasan. Selain itu juga surat berharga, kas dan setara kas, meliputi tabungan, deposito, giro dan uang tunai. Begitu pula harta lainnya, misalnya piutang, asuransi, sewa dan utang pribadi.

“Selain itu harus melaporkan data penghasilan dan pengeluaran setahun terakhir, dan fasilitas-fasilitas negara yang diterima, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas,” kata dia.

Untuk menghindari penyimpangan dalam pelaporan, kata Wahyudi, KPK selain akan menggunakan link data yang sudah terintegrasi antar badan atau instansi negara. Kemudian melakukan klarifikasi. Dari klarifikasi ini, bisa jadi, ada data-data yang tidak bisa ditemukan.

“Dari situlah ada fungsi pengumuman harta.  Dari sini diharapkan masyarakat, pers dan LSM bisa membantu mengawasi dan meng-kroscek, apakah data yang dilaporkan itu sudah benar atau belum,” kata Wahyudi, yang juga alumni Fakultas Ekonomi Unsoed.

Hasil pelaporan data e-LHKPN ini, menurutnya tetap bisa ditindaklanjuti. Pemeriksaan ini untuk melihat kewajaran harta yang dilaporkan. Jika dari pemeriksaan ini ditemukan ketidakwajaran, bisa ditindaklanjuti oleh divisi lain, terutama terkait asal-usul harta tersebut diperoleh. (kim)