BANJARNEGARA, SATELITPOST – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjarnegara, terus mendorong percepatan pencapaian visi dan misi bupati dalam mewujudkan Banjarnegara sejahtera dan bermartabat.

“Saat ini kami masih membahas raperda inisiatif, terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Perda ini nantinya akan menjadi dasar hukum dalam percepatan pencapaian visi dan misi bupati, dalam mewujudkan Banjarnegara sejahtera dan bermartabat,” kata Ketua Bapemperda DPRD Banjarnegara, Bambang PS, Senin (7/10).

Menurutnya, pembahasan raperda tersebut masuk dalam masa persidangan ke 3 yang merupakan lanjutan dari anggota DPRD periode lalu. Saat ini, anggota DPRD masih terus melakukan rapat dengan OPD terkait.

“Dalam tiga tahun pertama ini, bupati fokus pada infrastruktur. Sehingga pada tahun ke empat, tinggal fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami mulai persiapkan perdanya, sehingga nantinya saat program infrastruktur, pemerintah tinggal tancap gas dan sudah ada dasar hukumnya,” katanya.

Dikatakannya, meski angka kemiskinan di Banjarnegara sudah menurun, namun angka PMKS masih sangat besar. Di mana data yang ada menyebutkan, sekitar 26 masalah dengan 89.522 kasus PMKS yang akan menjadi target pemerintah untuk diselesaikan setelah infrastruktur, sehingga pencapaian Banjarnegara sejahtera dan bermartabat dapat terwujud.

Dari data PMKS yang ada, terbesar adalah fakir miskin yang mencapai 68.833 kasus, lanjut usia terlantar 5.117 kasus, disabilitas 5.141 kasus, perempuan rawan sosial ekonomi 4.533 kasus, anak terlantar 724 kasus, dan bebrapa kasus lainnya, termasuk masalah korban bencana alam.

Dengan perda ini, nantinya akan muncul pasal bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus menjadi prioritas dan perhatian pemerintah.

“Pemerintah bisa langsung fokus pada PMKS, setelah infrastruktur selesai. Perda ini juga nantinya akan mengatur pengalokasian anggaran untuk PMKS, sehingga visi misi mewujudkan Banjarnegara sejahtera dan bermartabat dapat terwujud dalam lima tahun masa jabatan bupati,” ujarnya.