BUPATI Banjarnegara Budhi Sarwono, menyerahkan empat rancangan peraturan daerah (raperda) kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara, untuk dibahas lebih lanjut oleh legislatif dan eksekutif dalam sidang paripurna DPRD Banjarnegara, Rabu (4/12). ISTIMEWA

BANJARNEGARA, SATELITPOST – Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, menyerahkan empat rancangan peraturan daerah (raperda) kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara, untuk dibahas lebih lanjut oleh legislatif dan eksekutif dalam sidang paripurna DPRD Banjarnegara, Rabu (4/12).

Keempat raperda tersebut meliputi raperda pengelolaan limbah dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan inisiatif DPR, serta dua raperda usulan eksekutif seputar perubahan ketiga atas Perda Nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah, dan raperda perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Budhi Sarwono mengatakan, dalam raperda tentang pajak daerah ada usulan perubahan demi meningkatkan pendapatan asli daerah meliputi pajak, serta penerapan sistem elektronik dalam pemungutannya.

“Untuk raperda perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 yang mengatur susunan perangkat daerah, diusulkan sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah terkait kesbangpol dan urusan bencana. Ini perlu dibahas bersama sebagai landasan hukum nantinya,” ujarnya.

Ketua Bapemperda DPRD Banjarnegara, Bambang PS mengatakan, dua raperda inisiatif ini menyangkut pengelolaan limbah dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini akan mempercepat program pemerintah, dalam mewujudkan visi misi bupati menuju Banjarnegara bermartabat dan sejahtera.

“Kita semua tahu saat ini infrastruktur sudah bagus, dampak pembangunan juga sudah terlihat. Kami menilai pemerintah butuh payung hukum dalam meningkatkan masalah kesejahteraan sosial,” katanya.

Dengan perda tersebut, pemerintah nantinya akan lebih fokus dalam penyelesaian masalah sosial dan sangat berbanding lurus dengan program pemerintah mewujudkan Banjarnegara bermartabat dan sejahtera.

“Setelah infrastrutur selesai, pemerintah butuh payung hukum baru supaya program ini berjalan selaras sesuai dengan visi misi bupati,” ujarnya. (oel)