BANJARNEGARA, SATELITPOST-Banjarnegara dan Purworejo harus bekerja keras memerangi malaria. Sebab, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, hanya dua kabupaten tersebut yang masih belum mampu terbebas dari kasus malaria. Fakta ini terungkap setelah Dinas Kesehatan Jateng berkunjung ke Banjarnegara, kemarin.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Propinsi Jawa Tengah, M Tauhid mengakui fakta ini. menurutnya, dari 35 kabupaten/kota, 31 di antaranya sudah dinyatakan bebas malaria. Dua kabupaten, Cilacap dan Kebumen dipastikan bakal segera mendapatkan predikat serupa. Namun, di Banjarnegara masih ditemukan kasus malaria.

“Di Banjarnegara masih ada 2 kasus pada tahun 2019 ini, harus segera dituntaskan. Jadi harus digencarkan lagi gebrak malaria,” katanya.

Ia menambahkan, kunjungannya ke Banjarnegara merupakan upaya untuk mendorong eliminasi malaria. Jajarannya ingin meneguhkan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Banjarnegara untuk memberantas penyakit yang ditularkan nyamuk Anopheles ini.

Secara nasional, berdasarkan data dari Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tercatat ada 12 kabupaten/kota di pulau Jawa yang memiliki eliminasi malaria. Jawa Tengah dan Jawa Barat masuk dalam kategori ini.

Tanggal 13 Mei kemarin, Gubernur Ganjar Pranowo diundang pada puncak peringatan Hari Malaria di Bali. Gubernur menyampaikan komitmen eliminasi malaria di Jawa Tengah, termasuk Banjarnegara. (maula@satelitpost.com)

 

Pemkab Siapkan Perbup

Sementara itu Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono membenarkan kabar bahwa masih ada kasus malaria di Banjarnegara. Mengatasi kondisi ini, pihaknya sudah menyiapkan strategi upaya menuju eliminasi malaria di Banjarnegara. Satu di antaranya adalah menyiapkan peraturan bupati (perbup) khusus penanganan malaria.

“Saya juga instruksi desa menggunakan dana DD/ADD untuk eliminasi malaria. Saya juga minta dukungan lintas sektor tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bersama berantas malaria,” ujarnya.

Budi mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan agar perkara malaria bisa langsung tertangani. “Ini penting agar tidak menyebar ke mana-mana. Saya juga selalu cek Dinkes, sudah sampai sejauh mana penanganannya,” katanya.(maula)