SUASANA parkir kendaraan di RSUD Kota Banjar, Kamis (14/3). Dinas Perhubungan Kota Banjar, direncanakan bakal mengambil alih pengelolaannya untuk mengakhiri polemik yang sempat terjadi.

– Pengelolaannya Akan Diambil Alih Dinas Perhubungan

PullOut: Kita menunggu perda, karena akan menjadi dasar hukum pengelolaan parkir RSUD yang notabene merupakan jenis parkir khusus. Jika diserahkan pengelolaannya, kita siap – Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar, Supratman

BANJAR, SATELITPOST – Pengelolaan parkir kendaraan di RSUD Kota Banjar yang sempat menjadi polemik, bakal segera diatasi Pemerintah Kota Banjar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar Supratman menyatakan, pemkot bakal mengambil alih pengelolaannya melalui Dinas Perhubungan Kota Banjar.

Saat ini kata dia, Pemkot Banjar sedang dalam proses penyelesaian Perda Parkir yang harapannya bakal menjadi dasar pengambil alihannya.

“Kita menunggu perda, karena akan menjadi dasar hukum pengelolaan parkir RSUD yang notabene merupakan jenis parkir khusus. Jika diserahkan pengelolaannya, kita siap,” kata Supratman, kemarin (14/3).

Menurutnya, jika dikelola oleh pemerintah kota, perparikiran tersebut bakal menjadi potensi pendapatan daerah yang besar.

“Mudah-mudahan segera terbit perda, karena saat ini yang ada baru perda retribusinya,” ujarnya.

 

Tak Takut Kehilangan

Menanggapi rencana tersebut, Wakil Direktur RSUD Kota Banjar, Redi mengaku, tidak keberatan apabila pengelolaan parkir diambil alih Dinas Perhubungan Kota Banjar.

“Terpenting atas kebijakan kepala daerah (walikota), kami juga tak akan merasa kehilangan uang pendapatan parkir,” katanya.

Ketika pengelolaan parkir RSUD diserahkan ke Dishub Kota Banjar, maka pendapatan parkir tentu akan menjadi PAD asli Kota Banjar dan masuk ke kas daerah.

Menurutnya, parkir RSUD sebelumnya dikelola pihak ketiga dengan nilai kontrak kerja sama sebesar Rp 67 per tahun dan masuk ke kas rumah sakit. Sementara yang diterima oleh Kota Banjar, hanya pajak dari pendapatan parkir yang disetorkan pihak ketiga atau perusahaan pengelola parkir.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Masyarakat untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR) Kota Banjar, Teteng Kusjiadi BA, SH, juga menyarankan parkir RSUD Kota Banjar dikelola Dinas Perhubungan.

Pasalnya, potensi retribusi dari parkir itu cukup besar. Sementara dengan sistem pihak ketiga yang saat ini diterapkan, pemerintah daerah hanya mendapat setoran pajak sekian persen saja dari pendapatannya.

“Kelola saja oleh Dishub, supaya rapi administrasi dan bisa menambah PAD Kota Banjar,” katanya.

Pendapat berbeda dilontarkan tokoh pemuda Kota Banjar, Irwan Gunawan. Dia justru menyarankan, pengelolaan parkir dikembalikan ke masyarakat lingkungan sekitar dengan memberdayakan karang taruna.

Karena itu, Irwan meminta Wali Kota Banjar dan DPRD, secepatnya turun tangan agar masalah parkir ini cepat selesai.

“Kalau bisa pemerintah memfasilitasi lingkungan dengan kredit pinjaman, untuk membeli alat parkir supaya lingkungan bisa berkembang dan tercapai apa yang diinginkan. Pemerintah harusnya berdayakan karang taruna sekitar,” katanya. (cr1)