Ilustrasi Grafis Boodie Sipon

BANJARNEGARA, SATELITPOST-Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No 800/1045 tahun 2017 tertanggal 28 Desember 2017, pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah membentuk Komite Integritas. Pembentukan komite ini, juga telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

Wakil Bupati Banjarnegara yang juga ketua komite integritas, Syamsudin mengatakan, pembentukan komite ini dilakukan untuk menanamkan nilai integritas pada setiap individu di lingkungan Pemkab Banjarnegara.

Pembentukan komite ini kata dia, merupakan bagian dari upaya pembangunan integritas nasional  yang sekaligus upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Satu penyebab utama korupsi adalah hilangnya integritas pada diri abdi negara, dan jujur adalah satu cirinya. Apa yang kita katakan, adalah gambaran tentang diri kita. Orang yang beritegritas, memiliki pribadi yang jujur dan berkarakter kuat,” katanya.

Menurutnya, integritas adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, perbuatan dengan hati nurani. Mengutip ungkapan Sekjen Kemendagri, bahwa di negeri ini terdapat 392 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum selama 2004 hingga 2017. Dari jumlah tersebut, 313 di antaranya adalah kasus korupsi.

“Hal itu menunjukan bahwa integritas, harus dimiliki oleh setiap orang utamanya seorang pemimpin. Karena integritas merupakan alat yang sangat kuat untuk memimpin dan dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata orang-orang yang dipimpinnya,” ujarnya.

Pembangunan budaya integritas bukan merupakan tujuan, namun sebagai cara  pencapaian tujuan. Sehingga, upaya pembangunan integritas perlu diseleraskan dengan tujuan atau sering disebut dengan visi dan misi yang dibuat lebih spesifik dan terfokus menjadi visium.

“Untuk mewujudkan visium tersebut, diperlukan komitmen seluruh komponen masyarakat, para pemimpin, dan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas tinggi secara berkelanjutan,” katanya. (oelsatriapos@yahoo.com)

BAGIKAN