WARGA menjalani perekaman data KTP elektronik di Kantor Dindukcapil Banyumas, beberapa waktu lalu.SATELITPOST/DOK

PURWOKERTO,SATELUTPOST -Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banyumas menyatakan masih kekurangan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), sehingga belum bisa menerbitkan KTP untuk seluruh pemohon yang sudah rekam data.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banyumas Kartiman, Selasa (5/12), pengiriman blangko e-KTP terus dilakukan. Misalnya kebutuhan mencapai 200 ribu lembar lebih namun baru diberi 80 ribu lembar secara berkala.

“Jadi belum bisa memenuhi kebutuhan, padahal selain yang sudah rekam, setiap hari selalu ada warga yang melakukan perekaman data e-KTP di kantor kecamatan masing-masing maupun di Kantor Dindukcapil Banyumas,” kata dia.

Selain itu, banyak pula warga yang mengajukan penggantian e-KTP sehubungan dengan perubahan status, perpindahan penduduk dan sebagainya. “Dengan demikian, jumlah blangko e-KTP yang dibutuhkan setiap tahunnya sangat dinamis karena dapat dipastikan selalu ada warga yang baru berusia 17 tahun sehingga wajib memiliki e-KTP atau penggantian e-KTP karena hilang, rusak, baru menikah, cerai, pindah alamat dan sebagainya,” kata Kartiman.

Adapun untuk pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar pada tahun 2018, berdasarkan arahan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, kata dia, tidak menjadi persoalan karena dapat menggunakan surat keterangan (SUKET) pengganti e-KTP yang fungsinya sama.

Kartiman menambahkan, penggunaan surat keterangan pengganti e-KTP saat pilkada itu karena dimungkinkan persediaan blangko e-KTP belum bisa memenuhi kebutuhan. Ia berharap untuk Pemilu 2019, baik pemilihan calon anggota legislatif maupun pemilihan presiden, seluruh warga negara Indonesia telah memiliki e-KTP yang sebenarnya, bukan berupa surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik.

“Penerbitan surat keterangan pengganti e-KTP sebagai upaya agar masyarakat tidak terganggu dalam beraktivitas sosial maupun kemasyarakatan,” kata dia.

Sedangkan mengenai jumlah warga wajib e-KTP di Banyumas yang belum melakukan perekaman data, Kartiman memperkirakan jumlahnya sekitar lima persen atau 75 ribu orang dari total sekitar 1,5 juta jiwa.

“Setiap hari pasti ada warga yang baru berusia 17 tahun sehingga menambah wajib e-KTP. Oleh karena itu, jika data awal tinggal tiga persen, saat sekarang diperkirakan sekitar lima persen,” kata dia. (kim)

Komentar

komentar