PURWOKERTO, SATELITPOST-Pemkab Banyumas masih kesulitan dalam memenuhi kuota ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan. Hingga kini, kebutuhan RTH di perkotaan yang ada di Banyumas masih belum tercukupi.

Dalam peraturan luasan RTH minimal 30 persen dari luas kawasan perkotaan, masing-masing 20 persen untuk publik dan 10 persen RTH privat. “Kalau kita bicara RTH acuannya itu perkotaan. Kalau secara keseluruhan, di Kabupaten mungkin banyak menyumbang,” kata Kabid Pertamanan DLH Banyumas, Widodo Sugiri kemarin.

Kalau untuk RTH, lanjut Sugiri, tahun 2020, yang sedang disusun DED olehnya, kurang lebih sekitar 1,6 hektar. “Artinya itu masih jauh dari target RTH perkotaan. Masih ada kekurangan masih sangat banyak, kalau bicara perkotaan, seperti perkotaan Ajibarang, Patikraja, Sumpiuh dll, itu kurang hampir 2.000 hektar,” lanjutnya.

Dengan kata lain, antara kebutuhan dengan rencana penambahan masih sangat timpang, yaitu 2.000 banding 1,6 hektar. “Tapi kita tetap berupaya tiap tahun tetap ada penambahan RTH. Meski memang beban awal pengadaan RTH mahal, karena harus ada pengadaan tanah dan sebagainya,” ujarnya.

Sedangkan jika, tidak pengadaan lahan baru, yaitu menggunakan aset seperti  sawah dan lahan hijau, bukan termasuk dalam penambahan RTH . “Hanya berubah pengelolaan, yang tadinya tidak dikelola jadi dikelola,” katanya.

Capaian saat ini, lanjutnya, masih jauh dari target 30 persen. Sebab saat ini masih sekitar 3.300an hektar. “Baru ada sepertiga kurang, itu saja sudah dihitung makam, lapangan. Kalau tidak ada makam dan lapangan masih jauh, di perkotaan Purwokerto saja masih sekitar 500 hektar. Ini problem tiap kabupaten kota,” ujarnya.

Pihaknya berharap, untuk menekan angka RTH maka setiap tahun diadakan semacam bank tanah, dengan kata lain ada pembebasan tanah atau beli tanah untuk RTH baru. “Dengan RTH yang ada fungsi tetap terjaga, kemudian yang kurang terus kita upayakan untuk penambahan, dan RTH yang sudah ada tidak dialihfungsikan, eman-eman,” katanya. (ank)