Dyah Sugesti Asisten Redaktur SatelitPost

Gaduh soal merek dagang sebetulnya bukan terjadi sekali ini saja di Banyumas raya. Sekitar tiga tahun yang lalu seorang pengusaha mendaftarkan merek mendoan. Hal ini juga bikin geger karena banyak masyarakat Banyumas yang merasa bahwa mendoan adalah milik semua, bukan milik perorangan saja.

Lalu kemarin, merek Cilacap kembali jadi perbincangan. Pemilik merek ‘Cilacap’ itu adalah Lauchul Munir. Dia merupakan warga Jalan Betet RT 3/8 Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Munir pun sudah mendapatkan sertifikat merek ‘Cilacap’ dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberian merek ‘Cilacap’ pada Munir itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan hak atas merek tersebut diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yakni 8 Desember 2016 sampai dengan 8 Desember 2026. Jangka waktu pelindungan merek itu dapat diperpanjang. Munir mengajukan nama ‘Cilacap’ pada 2016 dan secara resmi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) merek ‘Cilacap’ menjadi milik Munir sejak tahun ini.

Merek dagang ‘Cilacap’ ini untuk beberapa item barang, seperti tekstil, handuk, kain tenun, kain sutera, kain batik, kain halus, kain kombinasi tulis, kain batik cap, kain sablon manual, kain buat gamis, kain sarung, sprei, sarung bantal, sarung guling, selimut, saputangan, taplak meja, bed cover (kain penutup tempat tidur), kain wol, kelambu, kain drill, kelambu nyamur, kain sarung batik, tilam-tilam tempat tidur.

Saya sendiripun heran, mengapa nama kota bisa begitu mudahnya menjadi merek. Apakah tidak ada larangan bagi siapapun warga untuk menggunakan nama sebuah kota jadi merek dagang? Iseng-iseng saya mampir ke website dgip.go.id. Pada pangkalan Data Kekayaan Intelektual, saya cari merek Banyumas. Voila! Ternyata ada juga yang mendaftarkan merek dagang dengan kata “Banyumas”.

Karena penasaran, saya pun melihat siapa yang mendaftarkan merek dagang dengan nama Banyumas? Ternyata alamatnya bukan di Banyumas, melainkan di Jakarta. Pemilik merek dagang Banyumas ini beralamat di Jakarta Barat. Pun konsultan merek juga beralamat di Jakarta. Merek ini terdaftar hingga tahun 2027 mendatang. Produknya berupa kacang-kacangan dan keripik.

Padahal berdasarkan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”), suatu merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Lalu nama kota Cilacap dan kabupaten Banyumas itu, masuk domain umum bukan ya?

Ada beberapa hal yang jadi polemik soal daftar merek dagang dengan nama kota ini. Beberapa perajin batik lainnya yang berada di Cilacap pun takut digugat kalau mereka mencantumkan “Cilacap” pada batiknya. Sementara di lain pihak, merek Cilacap pun otomatis akan membawa nama kabupaten yang punya tagline Bercahaya.

Nah bagaimana menurut Anda dengan merek dagang Banyumas?(sugesti@satelitpost.com)