HALTE yang akan digunakan untuk Bus Rapid Transit (BRT) sudah terpasang di depan Pasar Manis Purwokerto, Jumat (6/7).SATELITPOST/ANANG FIRMANSYAH

PURBALINGGA, SATELITPOST – Keberadaan Bus Rapid Transit (BRT) Banyumas-Purbalingga PP direncanakan akan hadir mulai Agustus mendatang. BRT tersebut mengenakan dua tarif.

 

Kepala Dinas Perhubungan Purbalingga, R Imam Wahyudi mengatakan, untuk umum tarifnya adalah Rp 4 ribu. “Tarif tersebut untuk ketentuan jarak tempuh 25 kilometer, atau dari Terminal Bukateja sampai Terminal Bulupitu Purwokerto. Sedangkan bagi pelajar dan veteran tarifnya hanya Rp 2 ribu,” ujarnya, Kamis (12/7).

 

Dia menambahkan, rencananya akan ada 7 unit pemberangkatan dari Purbalingga dan dari Purwokerto. Jalur untuk BRT ini nantinya akan melayani trayek koridor Purwokerto Kabupaten Banyumas-Bukateja Kabupaten Purbalingga. Diproyeksikan, halte di Purbalingga di antaranya ada di Terminal Bukateja, Kedung Menjangan, Jalan S Parman, Jalan Letkol Isdiman, Jalan Komisari Noto Sumarsono, Taman Kota Usman Janatin, Jalan Ahmad Yani, Jalan Mayjen Sungkono, Terminal Purbalingga, dan Subterminal Jompo. Setidaknya rencananya akan ada 20 halte di Purbalingga.

 

Sementara di Banyumas akan ada 23 halte. Halte BRT yang ditempatkan di Kabupaten Banyumas arah Purwokerto-Purbalingga ada tujuh unit. Di antaranya di Terminal Bulupitu, SPBU Candi Mas, Depo Pelita, SMP N 1 Sokaraja, Simpang 4 Klenteng, SMA N 1 Sokaraja, dan batas kota di Jompo.

 

Sedangkan yang dari arah Purbalingga-Purwokerto yakni di SMAN 1 Sokaraja, Rumah Sakit Orthopedi, Rumah Sakit Margono Soekarjo, Simpang 4 Pancurawis, Simpang 4 Karangbawang, Andhang Pangrenan, Bioskop Rajawali, Radio RRI, Rita Supermall, Pasar Manis, SMP Bruderan, SMAN 1 Purwokerto, Bank Mandiri, Bioskop Rajawali, Andang Pangrenan, dan Simpang 4 Karangbawang.

 

Imam mengatakan, adanya BRT ini tidak terlalu memberikan dampak terhadap angkutan umum lainnya. Dinas Perhubungan Purbalingga juga sudah menyosialisasikan kepada para pengusaha angkutan. Bahkan, pihaknya juga mengajak pengusaha angkutan untuk bergabung BRT.

 

“Secara prinsip tidak berpengaruh, sebelumnya pengusaha angkutan lain, seperti angkutan kota juga diajak memilih untuk masuk ke BRT. Jadi tetap ada pilihan dan pengusaha angkutan kota juga tidak serta merta dirugikan,” katanya.

 

Dijelaskan, secara teknis BRT adalah milik Dinas Perhubungan Provinsi Jateng. Namun teknis operasional dipegang kendalinya oleh Organda DPC Purbalingga maupun DPC Purwokerto. Agar tidak berbenturan dengan angkutan kota dan mikro yang ada, pengelolaan diserahkan kepada Organda.

 

“Jadi, para awak angkutan nantinya bisa mengatur sendiri waktu keberangkatan BRT dan operasional angkutan kota atau mikro. Sehingga, meskipun di jalur berimpitan keduanya beroperasi tanpa berebut,” katanya.

 

Terpisah, pengusaha angkutan umum Purbalingga HM Wachyono menyampaikan, keberadaan BRT jelas memiliki pengaruh. Hanya saja, pihaknya belum melakukan evaluasi, karena belum beroperasi. Namun sebagai gambaran, rute melalui jalur kota yang dilalui angkutan kota, maka penumpang angkutan kota akan berkurang.

 

“Untuk pastinya, kami akan lakukan evaluasi. Minimal sebulan atau beberapa hari setelah BRT resmi beroperasi,” katanya. (amin@satelitpost.com)