KEPALA Bagian Pembangunan Setda Banyumas,Sakti Suprabowo memukul gong membuka seminar sosialisasi e-katalog yang digelar Bhinneka dan LKPP di Aston Imperium Hotel Purwokerto, Kamis (9/8). SATELITPOST/ALFIATIN

PURWOKERTO, SATELITPOST- Bhinneka, satu perusahaan e-commerce untuk kategori produk 3C yakni, Computer, Communication Technologi, & Consumer Electronics, menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyosialisasikan pengadaan barang lewat e-katalog di Aston Imperium Hotel Purwokerto, Kamis (9/8).

Acara yang dihadiri oleh ratusan undangan yang terdiri dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit LayananPengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) di Kabupaten Banyumas ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-katalog LKPP.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Banyumas, Sakti Suprabowo mengatakan saat ini zaman sudah semakin cepat. Orang ingin sesuatu yang cepat, tidak repot dan dinamis. “Sekarang  dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk proses e-purchasing atau e-katalog di bawah Rp 200 juta menjadi kewenangan pejabat pengadaan. Tapi kalau di atas Rp 200 juta menjadi kewenangan pejabat pembuat komitmen. Makanya, keduanya kami undang supaya masing-masing mengetahui,” kata dia.

Sementara itu, Kepala LKPP, Agus Prabowo melalui keterangan resminya mengatakan, e-katalog menjadi instrumen baru dalam menciptakan pengadaan barang /jasa pemerintah yang lebih terbuka dan efisien. Melalui e-katalog. Pembelian barang/jasa bisa dilakukan secara cepat dan mudah. Pengelola pengadaan hanya perlu melakukan log inu dan melakukan transaksi melalui laman https://e-katalog.lkpp.go.id/.

Ia pun mengaku optimis dengan banyaknya pikihan dan fleksibilitas dalam membeli produk sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi, informasi spesifikasi, harga dan merek telah dibuka dan dapat diakses oleh semua pihak.‎ Seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembeli, dalam hak ini pokja dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa penyedia.

“Jadi, kita ini dengan medium (e-katalog) meng-create pasar dan harus tebruka harganya. Jadi ini semacam crowd control. Sehingga publik bisa mengawasi langsung,” kata Agus.

Direktur Corporate Sales Bhinneka, Heriyadi Janwar mengatakan, sebagai pelopor penyedia barang/jasa secara online telah terverifikasi di LKPP dan turut berperan aktif melakukan sosialisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-katalog.

‎Pihaknya juga berkomitmen untuk membantu proses reformasi cara belanja pemerintah menjadi lebih akuntabel.”Sebagai online store yang telah berkecimpung di dunia barang/jasa secara online dan offline, kami berkomitmen untuk memberikan produk, harga, dan pelayanan terbaik melalui e-katalog LKPP, dimana Bhinneka memiliki 32 perwakilan resmi di seluruh Indonesia,” katanya.

Hingga saat ini, telah terdapat 31 ribu lebih produk Bhinneka yang tayang di e-katalog LKPP. Produk tersebut yakni berupa komputer,server, office equipment, dan kamera.‎ (adv)