Bupati Harus Jamin Banyumas Tetap Demokratis

PURWOKERTO, SATELITPOST- Setelah tiga kampus besar di Purwokerto mengecam dan menuntut agar Bupati Banyumas serta Kapolres mengusut tuntas kasus kericuhan aksi tolak PLTPB, menjamin tidak terjadi lagi peristiwa tersebut. Anggota Komisi D DPRD Banyumas, Yoga Sugama melihat itikad baik Polres Banyumas namun tidak melihat langkah tegas Ir Achmad Husein menjamin peritiswa tersebut tidak terjadi lagi.

“Polres Banyumas sudah jelas langkahnya, transparan dan media juga meliput langkah penyidikan ke anggotanya. Terus menunjukan progres. Namun Bupati hingga hari ini tidak menunjukan ia bersikap tegas kepada anggota dan pimpinan Satpol PP. “Institusi Polri, di Banyumas yakni Polres Banyumas berusaha menunjukan kerdibelitasnya kepada masyarakat. Seharusnya Bupati juga segera menunjukan sikapnya menjaga marwah Pemkab Banyumas, ” kata dia.

Hariyadi, Ph.D ,M.Si koordinator Gerakan Dosen Unsoed Bersuara Tolak Kekerasan Aparat, menyatakan perbuatan aparat Polres Banyumas dan Satpol PP Banyumas atas peserta aksi damai sama sekali tidak bisa dibenarkan atas dalih apapun dan mencederai demokrasi. “Kami menuntut, Kapolres dan Bupati mengusut tuntas dan menindak secara tegas seluruh anggota Polres Banyumas dan Satpol PP yang melakukan kebrutalan. Dan jangan melakukan kekerasan lagi pada aksi damai, kapanpun dan dimanapun, ” kata dia.

Sementara itu menurut Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma (Unwiku) Purwokerto  tindakan represif yang dilakukan aparat adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.

“Kepada pihak pemangku keamanan agar tidak akan pernah lagi melakukan tindak kekerasan terhadap kegiatan aksi damai yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, ” kata Elly Kristiani Purwendah, SH MHum, ketua PUSHAM Unwiku. (kim).

Komentar

komentar