AKHMAD EDI SUSANTO

CILACAP, SATELITPOST-Sudah jatuh tertimpa tangga, peribahasa ini agaknya layak digunakan untuk menggambarkan nasib Ketua DPD II Partai Golkar Cilacap, Akhmad Edi Susanto. Sebab, setelah gagal dalam Pemilu Legislatif lalu, ia malah mendapatkan tekanan dari sedikitnya 21 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar. Sebanyak 21 PK tersebut meminta agar Edi diberhentikan dari jabatannya.

Permintaan para Ketua PK ini tertuang dalam laporan dan evaluasi hasil Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang diserahkan Kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 4 Juli 2019.

Dalam laporan tersebut, ada beberapa poin masalah yang digarisbawahi. Antara lain, bahwa pengurus PK se Kabupaten Cilacap siap secara maksimal untuk memenangkan Pemilu tahun 2019, namun, mereka mengaku tidak ditopang secara serius dan optimal oleh pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap di bawah kepemimpinan Akhmad Edi Susanto.

Salah satu indikasi kurangnya dukungan dari DPD II Partai Golkar adalah tidak tercukupinya kebutuhan dana saksi dalam Pemilu. Kondisi ini membuat saksi-saksi parpol di tingkat TPS tidak bekerja secara optimal.

Situasi ini dianggap sebagai salah satu penyebab menurunnya jumlah kursi Partai Golkar di DPRD Cilacap. Yakni, dari 9 kursi di Pemilu 2014 menjadi 8 kursi di Pemilu 2019.

“Yang jelas merasa kecewa, kepemimpinan Pak Edi gagal. Karena apa? tidak bisa menambah malah menurun, yang tadinya perolehannya 9 kursi sekarang hanya 8 kursi,” kata Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Kroya, Saman.

Saman juga mengungkapkan persoalan terkait dana saksi. Menurutnya, di Pileg dan Pilpres lalu, ada sekitar 328 TPS di Kroya. Namun, hanya ada alokasi dana untuk 302 TPS. “Yang 26 sudah tidak ada dananya. Akhirnya mau tidak mau PK yang harus bertanggung jawab. Bahkan untuk tiga saksi di kecamatan tidak ada dananya. Yang jelas kami ingin pak Edi diganti,” ujar dia.

Hal senada diungkapkan Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Binangun, Marimun. Menurutnya, Partai Golkar butuh pembaharuan agar bisa lebih baik di masa mendatang.

“Kami berharap siapa saja yang mau membesarkan partai Golkar kedepan dan bisa mengurus atau membawa kader Golkar dari bawah, silahkan siapa saja yang sekiranya mau dan mampu. Jangan seperti kemarin, dari Pimdes maupun saksi seolah kaya carut marut,” katanya.