rapat paripurna DPRD Cilacap, Kamis (18/4).

CILACAP, SATELITPOST-Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diberikan kepada masyarakat miskin harus sesuai dengan basis data terpadu. Selain itu juga realisasi anggaran yang diterima oleh masyarakat penerima sesuai dengan anggaran yang ditentukan.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Pansus XXXIV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap Aris Dermawan, pada saat menyampaikan rekomendasi kepada bupati terhadap Laporan Kerja Pertanggungjawaban Bupati tahun 2018 dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (18/4).

“Distribusi RTLH saat ini menjadi perbincangan di masyarakat baik mengenai siapa yang paling layak menerima bantuan, teknis pelaksanaan, dan besaran nilai bantuan RLTH di lapangan. Realisasi di lapangan dengan anggaran yang diberikan pemerintah berbeda. Sebagai contoh anggaran dari pemerintah Rp 10 juta, diterimakan di masyarakat fluktuatif hanya antara Rp 6 juta sampai Rp 8 juta,” katanya.

Menurutnya hal ini sering terjadi setiap tahun, untuk itu pemerintah harus tegas supaya tidak terulang kembali. Untuk itu, Inspektorat sebagai OPD pengawasan harus mengkaji lebih dalam bila ada pelanggaran,” katanya.

 

Dewan merekomendasikan untuk peningkatan validasi data BDT, meningkatkan objektifitas penentuan sasaran penerima bantuan RLTH dan lain-lain. Serta perlunya deteksi dini terhadap segelintir orang atau masyarakat yang mencoba mencari keuntungan sepihak yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

 

Selain Itu, dewan juga merekomendasikan terkait dengan kebutuhan infrastruktur jalan, jembatan, JITUT, LPJU dan prasarana lainnya. Pasalnya selama ini masih sering dijumpai persoalan dalam perencanaan, penganggaran, penentuan skala prioritas, serta pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di daerah perbatasan baik antar provinsi, maupun antar kabupaten.

 

“OPD terkait perlu lebih meningkatkan keahlian dan kecakapan SDM dalam bidang perencanan, dan pengawas di lapangan. Juga perlu kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat secara riil sehingga perencanaan didasari kebutuhan bukan kepentingan,” ujarnya.

 

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dalam tanggapannya mengatakan bantuan RTLH berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bansos RTLH bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Cilacap, disebutkan bahwa “Bantuan Sosial hanya dipergunakan untuk pembelian bahan material, sedangkan kebutuhan lain ditanggung oleh penerima bantuan atau masyarakat”.

 

“Namun demikian, kondisi di lapangan, penerima bantuan/kelompok masyarakat sebagai penanggungjawab teknis pelaksanaan kegiatan tidak dapat menyediakan biaya untuk tenaga, biaya transport atau langsir material dan biaya penyusunan pertanggungjawaban/ operasional,” katanya.

 

Kondisi tersebut, kaya bupati, menyebabkan bantuan sebesar Rp 10 juta yang sedianya untuk pembelian material, sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain guna menunjang pelaksanaan.

 

Untuk itu ke depan pemkab akan merevisi perbup tersebut agar biaya tukang dan biaya operasional dimasukkan dalam perbup. Sebagaimana Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari pemerintah pusat yang memasukan biaya operasional dan biaya tukang dalam pelaksanaan bantuan.

Terkait peningkatan validasi Basis Data Terpadu (BDT), berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 8/huk/2019, telah ditetapkan BDT Kabupaten Cilacap sejumlah 273.643 rumah tangga.

BDT ini merupakan salah satu informasi data untuk sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di segala bidang.

Selain Itu, dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, dan gapura batas antar wilayah di daerah-daerah terpencil, bupati mengatakan, sudah dilaksanakan kegiatan untuk membuka akses jalan menuju daerah-daerah terpencil. Salah satunya yaitu kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kampung Laut, dan Kecamatan Patimuan.

Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taswan ini dihadiri oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dan juga Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman, kepala OPD, da juga jajarannya. Pada kesempatan tersebut, Pimpinan Rapat Paripurna menyerahkan hasil kesimpulan dan rekomendasi kepada Bupati Cilacap. (ale)