DINSPERMADES memberikan sosialisasi Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang BPD kepada sekcam, Kasi Tata Pemerintahan dan Sekdes, di Graha Pemuda Bercahaya, Jumat Kemarin.

CILACAP, SATELITPOT-Cilacap memiliki peraturan daerah baru terkait pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aturan baru tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Produk hukum ini akan menggantikan Perda nomto 13 tahun 2006 tentang BPD.

Ada beberapa perbedaan mendasar yang akan memunculkan perubahan dalam struktur BPD. Pertama, jumlah anggota BPD dalam aturan baru tersebut menjadi lima orang dari yang sebelumnya tujuh. Dalam regulasi baru ini, juga diatur tentang mekanisme pemilihan, kewenangan, dan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD.

“Harus diperhatikan keterwakilan perempuan, minimal ada satu dari unsur perempuan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap, Achmad Arifin pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang digelar di Gedung Graha Pemuda Cilacap, Jumat (12/7).

Perubahan ini, lanjut Arifin perlu disosialisasikan. Sebab, sekarang ini banyak desa yang masa jabatan BPD-nya sudah habis. “Karena memang aturan dari pusat telat, sehingga di bawah baru bisa menyelesaikan. Setelah sosialiasi ini diharapkan bia langsung di tindaklanjuti dengan reorganisasi sesuai mekanisme,” katanya.

BPD harus segera terbentuk, karena tugas BPD secara teknis melakukan pengawasan jalannya pemerintahan desa.

Sosialisasi kemarin, diikuti peserta yang terdiri atas Sekretaris Kecamatan, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan, dan Sekretaris Desa se-Kabupaten Cilacap. Mereka mendapatkan materi dari Kepala Bidang Pembinaan Pemerintah Desa, Endah Setyorini dan KPP Pratama yang memberikan materi sosialiasi dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pajak dalam pengelolaan APBDes. (ale)