BUPAti Cilacap Tatto Suwarto Pamuji (kanan) menerima penghargaan WTP di Semarang, Rabu (7/6)

CILACAP, SATELITPOST-Setelah sekian lama, akhirnya Kabupaten Cilacap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (lkpd) Cilacap tahun 2016, untuk pertama kali.

 

Opini WTP tersebut berdasarkan Keputusan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 186/5/XVIII.SMG/05/2017 tanggal 31 Mei 2017. “Alhamdulillah Kabupaten Cilacap Tahun ini dapat opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Cilacap Tahun 2016. Keputusan tersebut diterima Bupati Cilacap sore ini (kemarin, red) di Semarang,” ujar Kepala Bagian Humas Setda Cilacap, Taryo SSos MSi, Rabu (7/6) malam.

 

Sementara itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengaku bersyukur dengan perolehan opini WTP dari BPK RI. Apabila laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya, kata dia auditor BPK RI meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemkab Cilacap dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, patuh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, kemudian kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

 

“Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Petugas Pengelola Keuangan, para Pengelola Aset, dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pemkab Cilacap yang telah bekerja keras sehingga Kita bisa memperoleh opini WTP serta semua Pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam mewujudkan prestasi ini. Ini adalah buah dari kerja keras kita bersama, setelah beberapa tahun sebelumnya kita selalu gagal dalam memperoleh opini WTP dari BPK RI,” ujarnya.

 

Tatto mengatakan, Opini WTP bukanlah tujuan akhir, ini merupakan langkah awal mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance) demi terwujudnya Masyarakat Cilacap yang Sejahtera Secara Merata. Prestasi ini harus terus kita pertahankan, dan terus ditingkatkan di periode-periode selanjutnya.

 

“Semoga Allah meridai usaha kita membangun dan mensejahterakan Masyarakat, Aamiin,” katanya.

 

Selama 10 tahun sebelumnya, Cilacap selalu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Salah satu alasan belum mendapatkan WTP, karena pengelolaan aset yang belum baik.

 

Pemkab Cilacap terus melakukan upaya memperbaiki hal tersebut dengan mendatangkan BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk melakukan audit manajemen aset di Cilacap. (ale)