BUPATI dan Pimpinan DPRD Cilacap menandatangani nota kesepakatan tentang KUA PPAS APBD tahun 2009 dan dua perda pada Rapat Paripurna, yang digelar, senin (12/8).

CILACAP, SATELITPOST-Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2020 ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap, Senin (12/8) kemarin. KUAPPAS ini merupakan dasar penyusunan APBD Kabupaten Cilacap tahun 2020.

Selain menetapkan Rancangan KUAPPAS APBD tahun 2020, di hari terakhir masa kerja anggota DPRD Kabupaten Cilacap periode 2014-2019, juga ditetapkan dua peraturan daerah. Antara lain, Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Gangguan dan Raperda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.

“Dari hasil kesepakatan Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka Banggar menerima dan menyetujui KUAPPAS APBD tahun 2020 untuk disetujui pada rapat paripurna,” ujar anggota Banggar, Suheri kemarin.

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2020, maka aeksekutif dan legislatif memiliki tanggungjawab sama, melalui fungsi dan kewenanganya, dalam mencapai pelaksanaan pembangunan di tahun 2020. “Kemitraan yang ejajar antara Pemda dan DPRD perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah, dan saling isi, dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan sesuai fungsi, tugas dan peran masing-masing dalam membangun Cilacap,” ujar Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji.

Tatto berharap kesepakatan ini bisa menjadi langkah awal menyukseskan pelaksanaan program pembangunan di tahun 2020. Sebagai upaya membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara merata.(ale)