logo satelitpost

CILACAP, SATELITPOST- Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) bersama dengan Bagaian Hukum Sekretariat Daerah Kambupaten Cilacap akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait polemik penggunaan kata ‘Cilacap’ yang sudah dipatenkan oleh seorang perajin batik di Kecamatan Kroya.

 

“Kami akan berusaha memfasilitasi, pemda di tengah-tengah. Kita mencari jalan tengahnya, kami sudah koordinasi dan konsultasi, karena dulunya difasilitasi oleh provinsi. Tapi waktu itu undang-undangnya (kata tersebut tidak bisa didaftar, red) muncul bebarengan, kalau tidak salah,” kata Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan di Bappelitbangda Kabupaten Cilacap Yani Astuti, Selasa (4/12).

 

Menurutnya pihaknya tidak ingin ada selisih paham antara perajin satu dan yang lain. Maka dari itu ditindaklanjuti ke Bagian Hukum Setda Cilacap, karena ranahnya hukum. Selain itu sebelumnya juga sempat berkunjung ke pemilik merek.

 

“Kami sebelumnya disuruhnya menunjukkan siapa saja yang merasa dirugikan (oleh pemilik, red), tetapi kami juga tidak bisa menunjuk per orang, kasian nanti. Yang jelas sudah ditindak lanjuti dan berkoordinasi dengan bagian hukum,” katanya.

 

 

“Kita kembalikan ke pusat, semoga ke depan nanti bisa sama-sama merasa tidak dirugikan. Terkait itu kita juga tidak bisa menyalahkan, namanya saja usul dan tidak tau undang-undangnya dan lain-lain,” kata dia lagi.

 

Kepala Bagian Hukum Setda Cilacap Hadiman Wira Pamungkas melaluiĀ  Kasubag Dokumentasi dan Penelaahan Hukum Titi Suwarni mengatakan, pihaknya memang akan melakukan tindak lanjut ke kementerian bersama dengan Bappelitbangda. Sudah melayangkan surat dan menunggu balasan.

 

“Kelanjutannya tetap nanti arahan dara Kemenkumham. Kalau di dalam undang-undang seperti itu (tidak boleh jadi nama merek, red) hanya tafsirnya dari kementerian seperti apa, tetap kita konsultasi dahulu. Ini juga mengenai kepentingan orang banyak,” katanya.(andrian@satelitpost.com)