CILACAP, SATELITPOST – Proses lelang sejumlah proyek di Pemkab Cilacap, ditengarai banyak yang tak wajar. Sebab, banyak ditemukan pemenang tender dengan penawaran cukup berani yang nilainya lebih rendah dari pagu atau HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Berdasarkan data yang dihimpun SatelitPost, beberapa pemenang proyek penawarannya terjun bebas mendekati 30 persen dari pagu. Proses tender yang dilakukan melalui e-proc (LPSE) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi perhatian, karena ditengarai ada ‘main mata’ antara penyedia jasa dengan Pokja untuk memenangkan tender.

Sebagai contoh, proyek peningkatan jalan Kesugihan-Lebeng (rigid) di Kecamatan Kesugihan. Proyek dengan pagu senilai Rp 4,95 miliar tersebut, dimenangkan satu rekanan yang cukup berani karena menurunkan angka penawaran 29,28 persen dari pagu.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Cilacap, Bayu Prahara, membenarkan rendahnya penawaran sejumlah proyek tersebut. Menurutnya, dlosoran penawaran memang tidak dilarang baik oleh Perpres, Perka LKPP, maupun dalam Permen PUPR.

Menurutnya, apabila ada penawaran yang turun lebih dari 20 persen, maka pihaknya bakal mengklarifikasi dengan mengundang penyedia jasa. Apa alasannya dan apakah bisa mendapatkan keuntungan.

“Penyedia jasa yang berhasil menjelaskan dengan disertai dukungan bukti, menjadi dasar bagi Pokja untuk meloloskan dan memberi tanda bintang. Tanda bintang itu juga belum berarti menjadi pemenangnya,” ujarnya.

Setelah keluar bintang, PPK berhak mengundang rekanan penyedia jasa untuk klarifikasi terakhir. Apakah bisa diteruskan menjadi pemenang, evaluasi ulang, atau harus tender ulang.

Bayu juga membantah tudingan ‘main mata’ antara Pokja dengan penyedia jasa. Hal itu kata dia, tidak benar dan kemungkinan terjadinya sangat kecil.

“Biasanya tudingan seperti ini, dilontarkan oleh rekanan yang kalah tender,” ujarnya.

Kasubbag Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Setda Cilacap, Slamet Pramono mengatakan, fenomena dlosoran merupakan kondisi yang tidak bagus bagi proses pengadaan barang dan jasa.

“Penyedia jasa, akhirnya sudah tidak bisa berfikir secara logis terkait penawaran yang disampaikan,” ujarnya.

Pengaruhi Kualitas Proyek

Menanggapi fenomena penawaran tak wajar ini, Koordinator LSM Seroja, Ekanto Wahyuning Santoso angkat bicara. Dia menilai, penawaran yang tak wajar karena berani menurunkan hingga lebih dari 20 persen itu khawatirnya akan berpengaruh kepada kualitas proyek.

Dia menilai, perlu ada perbaikan regulasi atau aturan supaya kontraktor atau penyedia jasa tidak sembarangan memberikan penawaran harga sangat rendah atau yang istilahnya dlosoran hingga hampir 30 persen lebih murah.

“Itu sangat tidak wajar dan kami jamin hasil kualitas bangunan proyeknya tidak akan sesuai harapan yang direncanakan,” ujar dia.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui ULP bisa membentuk tim Ad hoc yang setiap tahun berganti jika regulasinya sulit untuk diperbaiki . Unsur yang terlibat mulai dari eksekutif, yudikatif, dan legeslatif.

Teknis kerja tim ini nantinya melakukan verifikasi atau klarifikasi, terhadap rekanan yang berani menurunkan harga penawaran lebih dari 15 persen.

“Ini solusi untuk mengurangi kecurigaan pada rekanan, supaya tidak ada lagi tudingan seolah ada pengaturan pemenang tender oelh pihak tertentu,” katanya.

Sebagai warga Cilacap, Ekanto menyayangkan munculnya fenomena tersebut. Penurunan harga hingga mendekati 30 persen lebih rendah  ini sangat mempengaruhi hasil dan kualitas proyek pembangunan.

“Kejaksaan atau TP4D yang katanya melakukan pengawasan dan pendampingan, harusnya bisa lebih optimal menjalankan perannya,” katanya.

Penawaran harga tak wajar pada lelang proyek APBD Cilacap ini, sebelumnya sempat menjadi sorotan dalam diskusi Forum Aliansi Kontraktor Sadar Aturan (AKSA) di sebuah hotel di Cilacap, beberapa waktu lalu. Forum ini diharapkan bisa mengedukasi semua kontraktor pengadaan barang/jasa di Kabupaten Cilacap, agar sadar dengan aturan. (andrian@satelitpost.com)