CILACAP, SATELITPOST – Sidang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Bercahaya (Yarusib) atas terbitnya Surat Keputusan (SK) pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (Yarusif) oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), kembali bergulir, Selasa (10/9).

Gugatan PTUN tersebut, diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham dan juga Yayasan Rumah Sakit Islam Fatimah (Yarusif). Yarusib meminta SK yang dikeluarkan oleh Kemenkumham tentang pengesahan Yarusif Cilacap, dibatalkan dan dicabut.

Kuasa Hukum Yarusib, Denny Indriawan mengatakan, dalam kesimpulannya pihaknya meminta agar majelis hakim mengabulkan semua gugatan dari penggugat.

“Kami lebih pada pengesahan SK dari Kemenkumham, karena produk hukum yang dikeluarkan Kemekumham ini melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kacermatan,” ujarnya, kemarin.

Ketidakcermatan itu, kata dia, di antaranya tidak dilakukannya penelitian keberadaan yayasan yang ada di Jalan Ir Juanda ini pada saat pengajuan. Padahal, hal tersebut menjadi kewajiban Kemenkumham sebelum mengeluarkan keputusan.

“Penerbitan atau pengesahan SK Yarusif ini, hanya berdasar akta. Padahal pada akta ini, mengandung keterangan yang bertentangan dengan hukum yang ada, salah satunya masalah tanah wakaf, lalu juga pengalihan yayasan ini bertentangan dengan Undang-undang yayasan,” katanya.

Denny mengatakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, pengalihan dari Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarusi) kepada Yarusif, dilakukan di bawah tangan dan tidak sesuai UU Yayasan. Selain itu, awal berdirinya RSI Fatimah di tanah wakaf dari para pendiri dan juga sumbangan masyarakat Cilacap. Namun, pengalihan aset ini tidak melalui undang-undang  tata cara pengalihan aset wakaf dengan melibatkan institusi lain yang membidangi masalah wakaf.

Dalam persidangan yang mulai bergulir sejak Mei silam ini, menghadirkan para saksi dan saksi ahli. Persidangan akan kembali dilanjutkan dengan agenda keputusan dari PTUN.

Sebelumnya, Yarusi didirikan pada tahun 1983 di hadapan notaris Endang Soedarwati SH, di Cilacap. Kemudian pada tahun 1998, Fuad Bawazier bergabung dan tahun 2003 menjadi Dewan Pembina Yarusi.

Akan tetapi, dalam perjalanannya mendirikan Yarusif terdapat klausul pada akta pendirian yang menyatakan bahwa Yarusi mati. Sehingga harus dibuat yayasan baru, untuk mengurus aset yang telah mati ini. Namun, sesuai UU Yayasan, yayasan tidak bisa mati. Jika tidak menyesuaikan dengan UU, maka efeknya tidak boleh menyandang nama yayasan.

Sehingga para pendiri Yarusi, menginginkan pengelolaan aset dengan menyesuaikan  aturan yang ada, yakni UU Yayasan dengan membentuk Yarusib. Selanjutnya, para pendiri yang sebelumnya tergabung dalam Pembina Yarusif ini, mengundurkan diri dari yayasan tersebut dan mengajukan gugatan. (ale)