WABUP Cilacap Syamsul Aulia Rahman berjabat tangan dengan jajaran Dishub Cilacap. SATELITPOST/RENNY TANIA

CILACAP, SATELITPOST-Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cilacap berkomitmen terhadap pencegahan pungutan liar (pungli) dan korupsi di lingkungan dinas. Hal ini ditunjukkan dengan penandatanganan pakta integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Senin (12/3).

Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Cilacap Tulus Wibowo diikuti seluruh karyawan dan karyawati Dishub. Penandatanganan disaksikan oleh Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman serta Inspektur Kabupaten Cilacap Imam Yudianto.

Kepala Dishub Tulus Wibowo mengatakan, penandatanganan pakta integritas ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN RB Noor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Intergsitas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui pakta integritas ini, Dishub berkomitmen agar bebas dari korupsi maupun pngli.

“Pakta integritas ini sebagai langkah serius dari Dishub menjadi bersih, dan bebeas dari korupsi, pungli maupun pencaloan,” ujarnya.

Untuk mewujudkan ini, Dishub akan melakukan sosialisasi pembangunan integritas menuju WBK dan WBBM kepada seluruh pegawai Dishub Cilacap. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di bidang pengujian kendaraan bermotor.

Tidak hanya itu, juga akan meningkatkan kuantitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Majenang. Yang semula satu kali dalam seminggu menjadi dua kali dalam seminggu.

“Memasang spanduk, banner, yang berisi imbauan agar tidak menggunakan jasa calo dalam proses pengujian kendaraan bermotor. Serta membuka loket pembayaraan retribusi bekerjasama dengan Bank Jateng Cilacap,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman mengatakan, pakta integritas ini dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mendorong percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi yang terarah, sinergis, dan berkesinambungan di Cilacap.

“Pakta integritas harus dipublikasikan secara luas. Sehingga semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi. Khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Dengan adanya zona integritas ini diharapkan juga akan mengubah manajemen menjadi semakin baik, meningkatnya pengawasan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga masyarakat memperoleh kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Seperti keramahan, tepat waktu, disiplin kerja, dan sebagainya. (adv)