1. PURWOKERTO, SATELITPOST- Camat Kembaran, Yayah Setiono dan Kades Bojongsari‎, Tasun memenuhi panggilan klarifikasi  di Kantor Panwascam Kembaran, Jumat (9/3).

Ketua Panwascam Kembaran, Nurhadi Cahyono mengatakan, di Kantor Panwascam, Camat menjalani serangkaian pemeriksaan. Kepada Panwascam, Camat mengaku hadir karena tidak mengetahui ada agenda kampanye dalam rangkaian tasyakuran kelompok ternak di Lapangan Desa Bojongsari, Selasa (6/3).

“Kami sudah melakukan klarifikasi, keduanya mengaku tidak mengetahui ada kegiatan kampanye. Mereka mengaku diundang oleh kelompok ternak saja. Yang dibuktikan dengan bentuk fisik undangan yang ditujukan untuk keduanya,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, menurutnya ia akan melanjutkan proses temuannya dengan kajian. Kajian tersebut menurutnya akan dilakukan dengan melibatkan Panwaslu Kabupaten Banyumas. “Rencana hari ini (Jumat, red) akan langsung diadakan kajian, tapi Panwaskab sedang ada acara. Karena dalam proses kajian ini kami juga akan didampingi Panwaskab,” kata dia.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) mencuat di Kecamatan Kembaran. Hal ini ditandai dengan pemanggilan Camat Kembaran Yayah Setiono, Kades Bojongsari Tasun, serta dua perangkat setempat, Tasirun (kadus) dan Nur Arifudin (staf TU pemdes), Kamis (8/3) oleh Panwascam Kembaran..

Ketua Panwascam Kembaran, Nurhadi Cahyono mengatakan pemanggilan tersebut terkait kehadiran mereka dalam acara kampanye pasangan calon Achmad Husein-Sadewo Tri Lastiono, Selasa (6/3) lalu. Agenda kampanye ini dirangkai dengan tasyakuran pemindahan kandang Kelompok Ternak Sapi Lembu  Sejahtera.

Sebelumnya, Camat mengaku hadir dalam acara tersebut karena mendapat undangan dari panitia. Ia tidak mengetahui kalau acara itu adalah agenda kampanye.

“Harusnya Panwascam memanggil tim kampanyenya (Husein-Sadewo) dan panitia saja. Kenapa undangannya acara tasyakuran, kok ada acara kampanye. Sebagai pemangku wilayah, karena ada undangan dari kelompok masyarakat ya saya harus datang,” kata dia.(alfi@satelitpost.com)

Pengawasan Harus Diperketat

Keikutsertaan kepala daerah dalam struktur tim pemenangan calon dalam Pilkada merupakan hal yang dapat memicu munculnya pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN). Di Banyumas, hal semacam ini juga terjadi. Sebab, Plt Bupati Banyumas, dr Budhi Setiawan juga menduduki posisi sebagai ketua tim pemenangan untuk calon petahana.

Hal ini dipandang sebagai sesuatu yang rentan oleh Ketua Advokat Cinta Banyumas Raya (ACBAR), Raka Gani Pissani SH. “ASN dan Plt Bupati harus berhati-hati karena bisa berpotensi terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 189 UU Nomor 8 Tahun 2015. Jika kepala daerah masuk tim kampanye, banyak pihak mengkhawatirkan adanya potensi pembuatan kebijakan, baik peraturan maupun keputusan yang berat sebelah,” ujarnya.

Menurutnya, ACBAR sebagai himpunan advokat mengaku akan berkontribusi dan mendukung kerja-kerja pengawasan di Pilkada Banyumas 2018. Tim ACBAR saat ini juga tengah melakukan investigasi terkait permasalahan hukum dan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Banyumas kali dengan bersinergi dengan KPUD, Panwaslu, dan Gakkumdu Polri sebagai bentuk kepedulian terhadap Pilkada Banyumas Tahun 2018.

Raka mengaku akan melakukan pengawasan secara ketat dan intensif dengan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Selain itu, ia juga akan memanfaatkan peran masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dan Plt Bupati dalam berbagai proses dan tahapan Pilkada Banyumas kali ini.

“Kami siap menerima laporan pelanggaran dan kami akan melakukan pendampingan terhadap Pelapor dalam membuat laporan secara cuma-cuma, disarankan kepada pelapor pada saat akan melakukan pelaporan sekaligus membawa serta bukti-bukti yang ada,” ujarnya.(topan pramukti)