BUPATI Banyumas Achmad Husein, diperiksa Bawaslu Banyumas usai menghadiri undangan Gubernur Jateng di Surakarta beberapa waktu lalu, Jumat (8/2). SATELITPOST/ANANG FIRMANSYAH
BUPATI Banyumas Achmad Husein, diperiksa Bawaslu Banyumas usai menghadiri undangan Gubernur Jateng di Surakarta beberapa waktu lalu, Jumat (8/2). SATELITPOST/ANANG FIRMANSYAH

Klarifikasi Bawaslu Terkait Deklarasi Dukungan ke Jokowi-Ma’ruf

PURWOEKRTO, SATELITPOST-Bupati Banyumas, Ir Achmad Husein memenuhi panggilan klarifikasi dari Bawaslu, Jumat (8/2). Ia mengaku mendapatkan sekitar 26 pertanyaan yang diajukan Bawaslu Kabupaten Banyumas di Kantor Bawaslu. Ia dan Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono diklarifikasi terkait keikutsertaannya dalam pertemuan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo beserta 31 kepala daerah lainnya di Kota Surakarta, (26/1) lalu.

“Saya memang mendapat banyak pertanyaan dari anggota Bawaslu, ada sekitar 26 pertanyaan yang menyangkut acara tersebut yang diduga ada pelanggaran pemilu,” katanya.

Dalam klarifikasi itu, ia menjelaskan, pertemuan dengan Ganjar beserta kepala daerah lainnya murni bentuk dukungan mereka sebagai kader partai koalisi pendukung kepada pasangan calon nomor nol satu Joko Widodo-Amin Ma’ruf. Ia membantah pertemuan itu dalam urusan kedinasan sebagai aparat pemerintah.

“Kalau menurut saya, tidak ada pelanggaran dalam acara tersebut, karena itu dilaksanakan pada hari Sabtu yang merupakan hari libur. Dan semua yang datang ke situ memang mendukung Pak Jokowi seperti saya,” katanya.

Ia mengatakan, pertemuan itu bukanlah acara kedinasan. Pertemuan itu berawal dari undangan yang ia terima dari Ganjar yang tidak menggunakan surat kedinasan resmi, melainkan melalui jejaring WhatsApp pribadi. Ia menambahkan, biaya akomodasi juga berasal dari kantung pribadinya. Begitu juga kendaraan yang digunakan bukanlah kendaraan dinas.

Pada pertemuan itu, kata dia, para pendukung yang kebetulan juga sebagai kepala daerah menyampaikan kondisi di wilayahnya masing-masing terkait permasalahan elektibilitas paslon Jokowi-Maruf.

Pada klarifikasi tersebut, Husein dan Sadewo dimintai keterangan secara terpisah oleh dua komisioner Bawaslu Banyumas, masing-masing Asep Henri Habibulloh dan Saleh Darmawan selama kurang lebih dua jam.

Saleh mengatakan, sebelum ada bukti, ia menilai acara tersebut adalah acara dukungan kepada satu paslon presiden. Namun, yang menjadi catatan ialah apakah pada acara tersebut mereka memposisikan diri sebagai kepala daerah atau pribadi sebagai kader partai pendukung.

“Kalau sebagai kepala daerah dan menggunakan fasilitas pemerintah jelas tidak boleh, tetapi dari alasan mereka kan ini adalah sebagai kader partai sehingga nanti kita serahkan saja keptusannya kepada Bawaslu Provinsi,” katanya.

Untuk menguatkan pernyataan mereka, kata dia, Bawaslu meminta kepada bupati untuk menyerahkan alat bukti yakni berupa nota bensin dan penginapan yang digunakan di Hotel Sahid Raya. “Kalau nota itu diberikan kepada kami berarti kan tidak bisa di-SPJ-kan oleh mereka,” katanya.

Menurutnya, pada klarifikasi ini Bawaslu Banyumas hanya menjadi tempat untuk meminta klarifikasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang sudah diarahkan dari kisi-kisi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

“Dari hasil klarifikasi ini, nanti akan kita serahkan ke Bawaslu Provinsi untuk menentukan apakah ada dugaan pelanggaran pidana pemilu atau tidak, kita hanya mendapat instruksi untuk memanggil dan mengklarifikasi mereka,” katan