Mendengar informasi bahwa BPJS kesehatan kembali defisit, ingatan saya langsung tertuju pada pidato presiden yang kala itu menyatakan kecewa dengan manajemen pengelolaan BPJS. Presiden mengatakan bahwa tidak seharusnya masalah defisit keuangan sampai di meja presiden. Seharusnya permasalahan tersebut bisa ditangani oleh dirut dan Menkes. Menyikapi hal itu, pemerintah sepakat untuk menutupi kekurangan dana BPJS dengan memberikan suplai dana sebesar Rp 4,9 triliun. Bahkan jumlah sebesar itupun dirasa masih kurang untuk menutupi jumlah defisit yang dialami BPJS saat itu. Alih-alih semakin membaik kondisi sebenarnya malah sebaliknya, setiap tahun defisit yang dialami semakin membesar. Bahkan tahun ini diprediksi jumlah defisit BPJS kesehatan mencapai angka Rp 32,8 triliun.

Dengan kondisi keuangan negara yang saat ini kurang baik, mungkin suplai dana dari pemerintah tidak lagi bisa dinikmati pihak BPJS. Pemerintah harus berfikir ulang, solusi apa yang seharusnya dikelurakan untuk mengatasi permasalah tersebut. Terdengar kabar bahwa mulai tahun depan pemerintah akan menaikan jumlah iuran bagi seluruh peserta BPJS. Kabar itupun dirasa valid dikala DPR telah setuju dengan usulan yang diajukan pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan yang direncanakan mencapai dua kali lipat dari jumlah iuran sebelumnya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan kenaikan jumlah iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk peserta mandiri kelas I dinaikan 100% dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. Untuk kelas II juga dinaikan 100% dari Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas III dinaikan 65% dari semula Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu. Jumlah iuran juga dinaikan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah dari semula Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu.

Tapi, apakah solusi tersebut efektif sebagai cara untuk mengatasi defisit yang dialami BPJS ? Pertanyaan yang seharusnya dapat terjawab jika rencana menaikan iuran benar-benar dilaksanakan. Kemampuan peserta BPJS membayar iuran bulanan untuk kategori Non PBI (membayar iuran secara mandiri) saya yakini tidaklah sama. Tidak sedikit dari mereka peserta BPJS yang dengan susah payah menyisihkan penghasilan untuk dapat melunasi iuran wajib yang dibayarkan setiap bulan. Bahkan banyak peserta yang menunggak pembayaran karena jumlah iuran yang harus dibayarkan terlalu besar. Terutama jika kepala keluarga harus membayar iuran untuk seluruh anggota keluarga yang jumlahnya banyak. Apalagi jika jumlah iuran tersebut dinaikan, pasti akan semakin banyak peserta yang menunggak pembayaran.

Lain dari pada itu, mungkin banyak juga peserta yang akan turun kelas untuk lebih meringankan beban pembayaran iuran. Bahkan mungkin banyak juga peserta yang akan mengajukan bantuan untuk beralih menjadi kategori PBI (penerima bantuan iuran dari pemerintah). Jika hal tersebut benar terjadi, maka cita-cita pemerintah mengatasi defisit BPJS hanya angan belaka. Jumlah penerimaan dari hasil iuran tidak akan meningkat sesuai dengan rencana yang diharapkan. Bahkan sebaliknya, pemerintah akan semakin dibebani karena usulan peserta BPJS PBI yang semakin banyak. Melihat permasalahan tersebut, sudah seharusnya pemerintah mencari alternatif solusi lain yang lebih efektif untuk menangani defisit yang dialami BPJS kesehatan.

Banyak faktor yang meneyababkan defisit BPJS kesehatan terus meningkat. Mulai dari ketidakdisiplinan peserta dalam membayar iuran, peserta yang baru mendaftar sebagai anggota BPJS pada waktu sakit, jumlah klaim yang tidak sebanding dengan jumlah iuran yang dibayarkan, beban pembiayaan yang besar untuk penyakit katastropik serta ketidakpatuhan badan usaha untuk mengikutsertakan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Seluruh permasalahan tersebut sudah semestinya turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengatasi defisit yang dialami BPJS kesehatan.

Solusi menaikan iuran mungkin memang harus dilaksanakan sebagai salah satu alternatif mengatasi permasalahan tersebut. Tetapi jumlah kenaikan yang terlalu besar juga semestinya kembali dipertimbangkan oleh pemerintah beserta DPR. Apakah jumlah kenaikan tersebut tidak semakin membebani masyarakat, serta bagaimana pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat. Apakah masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok jika jumlah kenaikan sesuai dengan yang direncanakan, atau bahkan jumlah pendapatan hanya cukup untuk menutupi beban iuran bulanan yang harus dibayarkan.

Selain solusi di atas, mungkin banyak solusi lain yang bisa dijalankan pemerintah beserta dengan pihak BPJS kesehatan. Mulai dari meningkatkan kedisiplinan pembayaran iuran bagi seluruh peserta melalui inovasi yang ditawarkan BPJS kesehatan. Mewajibkan seluruh badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS kesehatan dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan usaha tersebut. Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk semakin meningkatkan kegiatan promotif dan preventif untuk mencegah peningkatan penyakit katastropik. Selalu melakukan evaluasi terhadap klaim yang diajukan pihak rumah sakit. Serta solusi-solusi lain yang saya yakini pemerintah lebih bijak menentukannya. Yang terpenting, solusi yang diambil tidak semakin membebani masyarakat.(*)