Ilustrasi

CILACAP, SATELITPOST-Negara mengalami kerugian apabila ada Warga Negara asing (WNA) yang bekerja di wilayah Indonesia namun menggunakan visa kunjungan wisata. Karena setiap bulannya, satu WNA harus membayar pajak sekitar 100 dolar jika bekerja di Indonesia.

Kepala Subseksi Penidakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap, Pitono SH SE mengatakan para WNA yang bekerja diharuskan membayar pajak pada Dana Penegakkan Keahlian Tenaga Kerja (DPKTK). Setiap tahun diwajibkan membayar 1.200 dolar atau tiap bulannya 100 dolar.

“Kalau mereka di sini bekerja tetapi visanya kunjungan, maka kalau tidak memiliki dokumen-dokumen otomatis mereka tidak membayar pajak DPKTK. Itu merugikan negara,” ujarnya, kemarin.

Karena itu, pihaknya juga selalu melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kerja Kantor Imigasi Kelas II Cilacap, yang mempekerjakan tenaga kerja asing agar dokumennya sesuai dengan izin tinggalnya.

“Sebenanarnya di UU Keimigrasian, sudah memberikan ancaman pidana bagi korporasi atau  perusahaan yang  mempekerjakan tenaga asing yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Kita sudah sering melakukan sosialisasi itu, mereka juga sebenarnya punya tanggung jawab untuk menyadarkan pekerjanya,” katanya.

Sebelumnya, sejak Januari sampai awal Desember kemarin, Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap mendeportasi sebanyak 18 WNA dari berbagai negara yang melanggar administrasi keimigrasian. Kebanyakan para WNA melakukan pelanggaran izin tinggal dengan modus menggunakan visa kunjungan wisata, tidak sesuai dengan pasal 75 UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

WNA yang dideportasi ini di antaranya, empat orang dari Australia, satu orang dari Bangladesh, empat orang dari China, satu orang dari Hongkong, satu orang dari Irak, satu orang dari Kenya, empat orang dari Malaysia, satu orang dari Singapura, dan satu orang dari Vietnam. Delapan di antaranya WNA tersebut bekerja di Cilacap yang bekerja di industri, lainnya dari wilayah Purwokerto dan Kebumen. (ale)

Komentar

komentar