KETUA Bawaslu Kebumen Arif Supriyanto membuka tirai plakat Desa Anti Politik Uang di Aula Kantor Kepala Desa Pandansari, Kamis (7/11).

SRUWENG, SATELITPOST- Guna menekan pelanggaran Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kebumen mendaulat tiga desa sebagai desa anti politik uang.  Ketiga desa itu antara lain, Desa Pandansari Kecamatan Sruweng, Desa Tambaksari Kecamatan Kuwarasan, dan Desa Mergosono Kecamatan Buayan.

Ketua Bawaslu Kebumen, Arif Supriyanto menjelaskan, adanya desa anti politik uang dapat meningkatkan kesadaran warga untuk berkomitmen menolak praktik politik uang. “Salah satunya untuk mewujudkan kontestasi pilkada besok agar suara masyarakat tidak terbeli,” katanya, saat launching Desa Anti Politik Uang di Aula Kantor Kepala Desa Pandansari, Kamis (7/11).

Pencanangan ketiga desa tersebut juga sebagai pilot project atau percontohan yang nantinya dapat diterapkan oleh desa lain. Dikatakan Arif, pada Pemilu 2019 telah ditetapkan satu desa di Kecamatan Prembun dan output-nya terbukti efektif. “Waktu pemilu lalu, Desa Tersobo bagus di sana. Menjaga desa dengan melakukan ronda malam untuk mencegah adanya pokitik uang. Teknisnya seperti apa setiap desa akan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing,” katanya.

Ditambahkan Arif, untuk mendukung tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan pilkada, selanjutnya akan ditetapkan pula tiga desa pengawasan, yakni di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo, Desa Kedungbulus Kecamatan Prembun, dan Desa Padureso Kecamatan Pasureso.

Sementara itu, Bupati Kebumen melalui Asisten 1 Sekda Kebumen Hery Setyanto mengungkapkan dalam sambutanya, launching desa anti politik uang perlu didukung semua elemen masyarakat yang ada agar dapat berjalan sesuai harapan. “Mungkin berat tapi bukan berarti tidak mungkin tidak. Kita punya pengalaman pilkades bersih dengan deklarasi anti wuwuran,” ujarnya.

Dia menyambut baik serta mengapresiasi program inovasi dari Bawaslu. Diharapkan, prosesi pilkada dapat menjunjung nilai demokrasi serta menginspirasi desa lain untuk melakukan hal yang sama. Kendati demikian, menurutnya suatu wilayah dapat sejahtera apabila kedaulatan berada di tangan rakyat. “Semoga masyarakat suaranya tidak terbeli dan memiliki rasa malu menerima wuwuran,” ujarnya.

Ada beberapa poin yang ditekankan dalam deklarasi desa anti politik uang. Pertama, warga desa anti politik uang binaan Bawaslu Kebumen berkomitmen untuk berpartisipasi mewujudkan kesadaran politik yang tinggi. Selain itu, dapat mewujudkan Pilkada yang demokratis, bersih dan bermartabat serta bersama-sama menolak dan melawan politik uang. Selanjutnya, dituntut aktif melakukan pencegahan politik uang dan ikut mengawasi serta melaporkam dugaan politik uang di wilayah desa masing-masing. (CR)