waga berbondong bondong mengikuti aksi dihalaman rumah dinas bupati kebumen,kemarin.SATELITPOST/CR
waga berbondong bondong mengikuti aksi dihalaman rumah dinas bupati kebumen,kemarin.SATELITPOST/CR

KEBUMEN, SATELITPOST-Dinamika sengketa lahan Urut Sewu terus bergulir. Terakhir, konflik tersebut kembali memanas setelah ada aksi pemagaran di kawasan itu. Pembangunan pagar yang melintasi Desa Brecong, Entak, dan Setrojenar Kecamatan Buluspesantren dilanjutkan.

Kondisi ini memicu reaksi warga yang kemudian ramai-ramai mendatangi rumah dinas Bupati Kebumen untuk mengadukan nasib mereka, Rabu (11/9). Warga meminta Bupati Kebumen, KH Yazid Mahfudz turun tangan menghentikan pemagaran tersebut.

Sekretaris Urut Sewu Bersatu, Widodo Sunu Nugroho memaparkan, TNI melalukan pemagaran tanpa ada persetujuan. Padahal, selama ini petani memanfaatkan lahan itu untuk bercocok tanam dan kehidupan mereka. ‚ÄúPemagaran ini merupakan lanjutan dari program yang dilakukan tentara tahun 2013, berlanjut pada 2015 dan 2019. Ada tiga desa, Desa Entak, Desa Brecong dan Desa Setrojenar,” kata dia.

Sementara itu, Kuasa Hukum Warga Urut Sewu, Dr Teguh Purnomo SH MKn mengaku berupaya memperjuangkan hak warga. Ia mengklaim warga jelas memiliki legalitas dan bukti yang sah berupa sertifikat tanah. “Saya kira ini kan bukti-bukti itu sudah jelas bahwa itu adalah tanah masyarakat, personal jelas, leter C juga ada sehingga kita tetap bertahan,” kata dia.

Lebih lanjut Teguh mengutarakan, ia berharap sengketa ini dapat diselesaikan lewat proses hukum dengan mekanisme yang benar. Oleh karenanya, Teguh berharap pemerintah kabupaten hadir di dalam persoalan tersebut agar mendapatkan solusi tepat.(CR)