ilustrasi

PURBALINGGA, SATELITPOST-Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Bambang Irawan menilai partisipasi masyarakat menyekolahkan anaknya, masih rendah. Hal tersebut menjadi penyebab tingginya angka Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS). Oleh karena itu, dia mengimbau agar masyarakat lebih mementingkan pendidikan pada anak.

“Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja. Butuh partisipasi masyarakat supaya lebih sadar pentingnya pendidikan. Khususnya wajib belajar sembilan tahun,” katanya, kemarin (11/10).

Berdasarkan data yang ada, di Purbalingga tercatat ada sekitar 1.500 AUSTS. Jumlah tersebut berbeda dengan data di lapangan. Ketika akan ditindaklanjuti, ternyata hanya ada 400 AUSTS yang mau disekolahkan.

“Ketika ditindaklanjuti, hanya ada 400 anak yang mau disekolahkan. Sisanya itu karena ada yang diluar kota, atau sudah bekerja,” ujarnya.

Menurut Bambang, pemerintah harus tetap berupaya untuk menyelesaikan persoalan AUSTS sebagai bentuk komitmen. DPRD akan terus mendorong penuntasannya, dengan partisipasi masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, program wajib belajar 9 tahun dirasa belum sepenuhnya terlaksana di Purbalingga. Hal tersebut didasarkan pada masih tingginya jumlah Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah. Baik siswa di jenjang pendidikan dasar, maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“AUSTS tingkat SD tercatat 2.000 anak dan SMP 5.000 anak,” kata Wakil Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, saat mengukuhkan Dewan Pendidikan masa Bhakti 2017-2022 di Gedung Ardilawet, akhir bulan lalu.

Menurut Wabup, meningkatkan pembangunan bidang pendidikan menjadi tanggungjawab bersama. Karena itu, perlu adanya sinergitas antar elemen termasuk masyarakat. (min)

Komentar

komentar