CILACAP, SATELITPOST-Dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 900 miliar lebih atau hampir Rp 1 triliun. Sehingga perlu adanya ada pengawasan dan pengelolaan dana desa agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pengawasan ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat, inspektorat, Kejaksaan Negeri Cilacap, Kepolisian Resor Cilacap, instansi terkait, dan Kantor Pajak. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Cilacap, Sri Sutitiningsih pada rapat koordinasi dan diskusi tindak lanjut Bimtek Perpajakan bagi bendahara pengelola Dana APBDes, di Pendapa Wijayakusuma, Kamis (14/9).

“Pengawasan yang dilakukan KPP Pratama, ini dari sisi penerimaan negara dari sektor pajak. Karena dana desa dari pemerintah di dalamnya sudah termasuk dengan pajaknya,” ujarnya kepada para peserta yang merupakan bendahara desa.

Karena itu, KPP Pratama sebagai institusi pengumpul pajak, mengharapkan kerjasama yang baik dari para pengelola dana desa. Tidak hanya itu, dari KPP Pratama juga akan ikut memberikan bimbingan teknik dalam bidang perpajakan ke desa-desa terutama kepada para bendahara di desa.

“Dengan rakor ini, sebagai upaya untuk menyamakan persepsi bahwa komitmen tinggi dari pemerintah pusat untuk menggelontorkan dana desa, harus diikuti dengan pengelolaan dana desa yang baik dan benar,” katanya.

Dengan pengelolaan dana desa yang benar ini, nantinya diharapkan bisa meningkatkan laju pembangunan di pedesaan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan pembangunan satu di antaranya ditentukan dari pajak yang diterima negara dari wajib pajak.  Artinya, pajak memiliki peran penting, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara.

“Sudah sepatutnya setiap bendahara desa mengetahui dan mengenal berbagai jenis pajak yang menjadi kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa yang telah mengikuti bimbingan teknis perpajakan ini akan semakin paham apa yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam mengelola dana APBDes,” katanya. (ale)

Komentar

komentar

BAGIKAN