PROF, Dr H Tukiran, MM (kedua kiri) bersama Dr Anjar Nugroho, M Si, M Hi (kedua kanan) dan Dr H Aziz Nasihudin, M Hum menyampaikan tinjauannya saat acara FGD Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila di Hotel Java Heritage Purwokerto, Selasa (7/11).SATELITPOST/ANANG FIRMANSYAH

PURWOKERTO, SATELITPOST-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berencana membuat Undang-undang MPR tersendiri. Rencana ini dilatarbelakangi MPR yang belum memiliki legitimasi menjalankan tugas dan wewenangnya. MPR akan mengusulkan UU yang mengatur secara jelas tanggung jawab MPR seperti lembaga tinggi negara lain yang sudah memiliki UU tersendiri.

“Karena fokus-fokus kita ke yang lain, sehingga ini tidak jadi perhatian utama, tapi tetap diperlukan. Penyiapan UU ini sebagai tuntutan konsepsi berpikir yang makin maju ke sini dan tuntutan kebutuhan demokrasi yang makin berkembang,” kata dia saat hadir dalam kegiatan  FGD tentang pembentukan UU MPR tersendiri, kerja sama Badan Pengkajian MPR dengan UMP, di Hotel Java Heritage Purwokerto, Selasa (7/11).

FGD tersebut menghadirkan tiga nara sumber, yakni  Prof Tukiran Tanireja (dosen PKN UMP), Dr Anjar Nugroho MSI MH (direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebijakan Publik UMP dan Dr Abdul Azis Nasifudin SH MH (dosen Hukum Tata Negara FH Unsoed). FGD menghadirkan peserta kalangan akademisi, unsur media dan LSM.

Menurut Ma’ruf, keinginan  pembentukan UU tersendiri MPR, sekaligus untuk penguatan  dan memaksimalkan peran lembaga ini melalui regulasi yang sesuai dan tepat. Ini menjadi wacana yang makin kuat di badan pengkajian MPR dan lembaga pengkajian MPR.

Tugas konstitusional MPR, kata dia, kini juga sudah semestinya bertambah, termasuk menyiapkan GBHN. Sesuai UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3,  secara eksplisit MPR memiliki tugas, pertama menyosialisasikan TAP MPR. Kedua menyosialisasikan Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Kemudian ketiga adalah MPR memiliki tugas mengkaji sistem ketatanegaraan.

Selama ini UU yang mengatur MPR, kata dia,  masuk dalam  UU MD3, yang mengatur sekaligus empat lembaga. Hal ini mulai dipikirkan secara kuat supaya wewenang dan tugas MPR ke depan makin maksimal dan efektif. “Kalau ada UU tersendiri maka punya keleluasaan untuk mengatur kewenangan-kewenangan yang menjadi mandat konstitusi dan kebutuhan masyarakat,” kata dia.

Menurutnya, lembaga-lembaga negara harus diberi ruang kerja yang produktif, bukan ada, namun dibiarkan lama tidak produktif dan  terus dikritik. Makanya jalan keluarnya diharapkan nanti bisa terjawab setelah ada payung hukum sendiri (UU MPR). “Bagaimana bisa memberikan ruang sesuai kebutuhan kalau UU-nya saja masih numpang,” kata dia.

Wakil Rektor 4 Bidang Pengembangan dan Kerja Sama Al Islam Kemuhammadiyahan UMP, Dr Ns  Jebul Suroso SKep MKes mengatakan, dari sisi akademisi jika memang perlu ada penguatan lembaga MPR dengan dibuatkan UU khusus, maka hal itu perlu didukung.

“Kalau sekarang terjadi pergeseran  terkait lembaga negara yang ini, mungkin ini bagian dari dinamika yang berjalan. Sehingga melalui penyerapan aspirasi  model FGD ini, diharapkan bisa muncul sejumlah rekomendasi. Apakah memang perlu ada penguatan dengan UU khusus atau bahkan bisa mengubah UUD 45. Karena dulu kita kenal, MPR itu sebagai representasi dari segenap komponen bangsa ini,” kata dia.(kim)