WALI murid mencari daftar nama calon siswa baru untuk menjalani proses lebih lanjut usai prosesPPDB di SMKN 1 Purwokerto, Selasa (10/7). SATELITPOST/ANANG FIRMANSYAH

BANYUMAS, SATELITPOST-Beberapa waktu lalu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan, pihak yang menggunakan surat keterangan tak mampu (SKTM) fiktif bisa dipidanakan. SKTM ini jadi polemik karena banyak orangtua yang mampu secara ekonomi tapi menggunakan SKTM saat mendaftarkan anaknya sekolah. Langkah penggunaan SKTM palsu dilakukan agar sang anak bisa masuk ke sekolah negeri yang diinginkan.

Sekalipun pihak yang ber-SKTM fiktif bisa dipidana, tapi langkah pemidanaan itu tak akan dilakukan, khususnya di Banyumas dan Purbalingga. Kasi SMA/SLB Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah V Banyumas, Yuniarso K Adi mengatakan, terkait banyaknya calon siswa yang menggunakan SKTM fiktif, serta beberapa calon siswa yang didiskualifikasi, pihaknya tidak akan menempuh jalur pidana. Sebab, tahun ini situasinya untuk mengedukasi. “Verifikasi ini dalam rangka edukasi masyarakat, menyadarkan tentang pentingnya kejujuran, manfaat kejujuran,” kata dia, Selasa (10/7).

Karena‎, pendidikan adalah fondasi dasar pembentukan karakter. Jika calon siswa mendaftar dengan cara yang tidak jujur, kata dia, semua akan beranjak dari sebuah kebohongan.

“Kalau pendidikan sudah dimulai dengan kebohongan, maka tidak ada letak karakter yang bisa dibangun. Makanya, semua pihak kita ingatkan untuk sama-sama menata pendidikan lebih baik. Karena pendidikan berkeadilan, dengan sistem ini membuka kesempatan pendidikan berkeadilan,” katanya.

Terlebih, anak mampu dan pintar juga membutuhkan dan dibutuhkan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Sekolah membutuhkan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Tidak hanya anak miskin saja yang dibutuhkan. “Tapi kelemahannya kita selalu melegalkan segala cara demi sesuatu yang diinginkan. Ini yang merusak sistem negara,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku tetap melakukan tindakan tegas bagi calon siswa yang menggunakan SKTM fiktif. Selain didiskualifikasi, bagi siswa yang ketahuan setelah diterima, konsekuensinya akan dikeluarkan. “Ini fenomena rawan. Kalau tidak ada ketegasan akan menjadi kebiasaan buruk,” katanya.

‎Ia mengatakan, dalam PPDB, ada dua kali verifikasi, sebelum dan setelah pengumuman. Yang ketahuan menggunakan SKTM fiktif setelah pengumuman akan langsung dikeluarkan karena sudah memalsukan. Masa depan anak nanti akan tergantung orangtuanya.

“Diserahkan ke orangtuanya sebagai tanggung jawab moral telah menggunakan data palsu untuk masa depan anaknya. Akibatnya, anak akan malu dan nama baik orangtua tercoreng. Apalagi jika ada aparat atau ASN yang menggunakan data palsu,” katanya.‎

Dari Purbalingga, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Purbalingga Drs Kustomo MM mengakui, pada proses PPDB tahun pelajaran 2018/2019 ini banyak sekali yang menggunakan SKTM. Terutama bagi mereka yang mengincar sekolah yang diidamkan. Hanya saja, masing-masing sekolah ada tim yang memverifikasi kebenaran SKTM. Hasilnya, tidak sedikit SKTM yang dinyatakan tidak sah.

“Kalau di Purbalingga tidak ada yang sampai dibawa ke pidana, karena memang saat mendaftar orangtua diberi penjelasan dahulu kriteria yang berhak menggunakan SKTM, dan hasilnya banyak yang tetap mendaftar tapi tanpa SKTM,” katanya, kemarin.

Dia menambahkan, banyak pengguna SKTM, meskipun tidak sesuai dengan indikator yang ada. Kalau dari konteks dunia pendidikan, pada intinya adalah mendidik sikap jujur. Kalau untuk sampai ranah pidana itu lebih pada bagaimana dampak di masyarakat. Tapi sebelum jauh ke ranah hukum, para pendaftar yang menggunakan SKTM saat mendaftar diberi penjelasan dahulu.

“Pada prinsipnya kalau dari pendidikan, kami mendidik untuk bersikap jujur. Kalau untuk sampai di ranah hukum, dipidanakan itu lebih ke masyarakat. Apakah dengan SKTM yang tidak sesuai itu dampaknya merugikan atau tidak, dan itu (dipidanakan, red) ranahnya bukan di kami ” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Endra Yulianto mengaku prihatin tentang fenomena dinamika SKTM pada masa PPDB tahun ini. Mempidanakan pengguna SKTM fiktif ini tentu akan berbicara panjang. Nantinya, jika iya langsung dikenakan pidana, siapa yang akan terkena dampaknya.

“Sebaiknya jangan terburu-buru ke ranah pidana, karena ini akan panjang urusannya. Jika iya, siapa yang akan dipidanakan, apakah orangtua, atau siswanya juga terkena. Bagaimana kerugian yang diakibatkan karena itu (SKTM fiktif, red),” kata dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, kegaduhan pada proses PPDB ini jangan terpaku pada SKTM-nya saja. Jauh dari itu, yang perlu dikaji lagi adanya sistemnya. Baik soal SKTM, maupun sistem zonasi, yang saat ini menjadi gejolak di masyarakat.

“Tapi pada intinya proses dan kebijakan penerimaan siswa baru masih perlu dievaluasi, kita belum sempurna. SKTM jadi seperti ini, zonasi seperti ini, jadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Banyaknya penyalahgunaan, ini berari sistem yang harus dievaluasi,” katanya.

Cabut Berkas

‎Menjelang pengumuman Penerimaan Peserta‎ Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri, pendaftar yang mencabut berkas pendaftaran karena menggunakan SKTM terus bertambah. Data Balai Pengendali Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah V Banyumas, sampai Senin ada beberapa penambahan pendaftar yang mencabut berkasnya.

Seperti di SMA Negeri 5 Purwokerto yang mengalami peningkatan menjadi 22 pendaftar yang mencabut berkasnya. Di SMAN 2 Purwokerto ada 24 siswa, di SMAN Wangon ada 60 siswa, SMAN Jatilawang ada 54 siswa, dan SMAN Ajibarang ada 2 siswa yang mundur. Data tersebut termasuk data siswa yang didiskualifikasi karena SKTM yang digunakan untuk mendaftar tidak sesuai dengan kondisinya. ‎”Setelah dicek, ada pendaftar yang mundur setelah pendaftaran ditutup,” kata Kasi SMA/SLB BP2MK Wilayah V Banyumas, Yuniarso K Adi.

Seperti diberitakan sebelumnya, verifikasi sekolah pada calon siswa memunculkan fakta adanya manipulasi data. Ada siswa dari keluarga mampu tapi menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) saat mendaftar. Mereka pun didiskualifikasi.

Di Purwokerto, setidaknya ada empat calon siswa yang didiskualifikasi karena dari keluarga mampu tapi menggunakan SKTM. Sementara, di Purbalingga, ada belasan siswa yang diketahui melakukan aksi manipulasi tersebut. (alfi@satelitpost.com/amin@satelitpost.com)