CILACAP, SATELITPOST-Para serikat pekerja dan buruh meminta agar Upah Minimum Kabupaten (UMK) dilakukan dengan menggunakan hasil survei riil kehidupan layak (KHL), bukan sesuai dengan Paturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

“Kita tidak bicara nominal, tetapi hasil survei riil,” kata Ketua PC FSPMI Kabupaten Cilacap, Hamonangan Pasaribu, Selasa (10/10).

Pada September lalu, pekerja sudah melakukan survei di empat pasar yang ada di Cilacap, di antaranya Pasar Sangkal Putung, Pasar Limbangan, Pasar Kroya dan Pasar Sidareja serta Majenang. Survei dilakukan terhadap 64 item sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Hasilnya, dari survei di empat pasar tersebut jika dirata-rata angka yang didapat sebesar Rp 2.036.320,11. Angka tersebut akan lebih besar jika menggunakan perhitungan formulasi dengan menggunakan aturan PP Nomor 78 Tahun 2015.

“Kami inginnya angka ada di sekitar itu. Kami juga berharap agar nantinya bupati menambahkan nominal dari hasil penetapan dewan pengupahan dan itu hak prerogatif dari bupati, dengan sudut pandang kebijakan lokal,” katanya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, Kosasih mengatakan saat ini Dewan Pengupahan Kabupaten Cilacap baru satu kali melakukan pertemuan pembahasan UMK tahun 2018. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

“Belum ada angka, kemarin baru menetapkan tata tertib dan menyikapi kesepakatan yang sudah dirapatkan di tingkat provinsi, bahwa penetapan UMK 2018 berdasarkan PP 78,” katanya.

Jika Dewan Pengupahan Kabupaten Cilacap harus melakukan survei KHL sendiri, kata dia, tidak ada dasarnya. Karena pada PP 78 2015 sudah diatur jika survei KHL dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Untuk  penentuan UMP akan dilakukan survei di provinsi DKI, dan penentuan UMK dan Kota dilakukan survei di Jakarta Selatan

“Tidak ada dasar (survei), nunggu kajian dari Dewan Pengupahan Nasional, belum masuk ke angka, karena pertumbuhan ekonomi juga belum keluar. Sebetulnya Oktober sudah keluar,” katanya.

Sebelumnya, ratusan serikat pekerja dan buruh dari DPC FSP KEP, PC FSPMI, GSPMII, GSBI dan SP FKK WBI Cilacap melakukan aksi di alun-alun Cilacap, Senin (9/10) kemarin. Aksi dilakukan agar usulan UMK Cilacap tahun 2018 berdasarkan survey riil KHL, bukan berdasarkan PP nomor 78 Tahun 2015 dan kembali menggunakan UU Nomor 13 Tahun 2003. (ale)

Komentar

komentar