Kemarin, kita semua betul-betul terkejut. Ternyata, demonstrasi atau unjuk rasa bukan hanya monopoli mahasiswa saja. Pelajar, khususnya STM/ SMK ternyata juga mahir berdemo. Setelah sehari sebelumnya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI dilakukan oleh puluhan ribu mahasiswa, maka sejak 25 September 2019 lalu, giliran pelajar putih abu-abu mulai turun ke jalan.

Mungkin bukan hanya anggota DPR saja yang terkejut. Para guru, orangtua, masyarakat umum hingga petugas keamanan juga ikut terkejut dengan aksi tersebut. Bisa jadi, baru kali ini aksi kompak pelajar di jalanan bukan untuk tawuran. Tak ayal, foto dan video aksi nekat ribuan pelajar tersebut sontak menjadi viral di berbagai media.

Sejak awal mahasiswa turun aksi di jalanan, muncul berbagai meme di media sosial yang mendukung, menyindir dan bahkan menentang aksi mahasiswa tersebut. Mulai dari meme terkait tulisan-tulisanunikdi poster, kekompakan mahasiswa meski dalam balutan almamater yang berbeda-beda, dukungan dari beberapa artis, momen saat bentrokan terjadi hingga romantisme mahasiswa di tengah kerusuhan.

Lain mahasiswa, lain pula pelajar. Kebanyakan, meme seputar aksi pelajar lebih didominasi saat terjadi bentrokan antara pelajar dengan aparat. Tidak ada poster yang mereka bawa, tidak nampak adanya koordinator pelajar yang berorasi, tidak ada aksi bagi-bagi konsumsi di tengah aksi dan tidak ada asesoris demonstrasi yang tampil sebagaimana layaknya sebuah aksi unjuk rasa.

Memang, belakangan ini muncul berbagai analisis terkait aksi unjuk rasa pelajar tersebut. Ada yang mengkaitkan dengan adanya penumpang gelap, peran aktor intelektual di belakang layar yang memprovokasi hingga mensuplai pendanaan, hingga dugaan penyusup di grup-grup WA para pelajar tersebut.

Terlepas dari semua kontroversi terkait aksi unjuk rasa pelajar tersebut, fakta bahwa pelajar sudah mulai berani bersuara di jalanan jelas tidak terbantahkan.Tulisan ini tidak dalam rangka membenarkan atau menolak aksi unjuk rasa pelajar tersebut. Tulisan ini hanyalah bermaksud untuk mencermati dan menganalisis terkait gejala perilaku unjuk rasa pelajar di Jakarta yang terjadi belakangan ini.

Biasanya para pelajar ramai di jalanan karena kepentingan tawuran antar sekolah. Sebuah ajang kemampuan untuk menjaga harkat dan martabat sekolah agar tidak disepelekan oleh pelajar dari sekolah lain.Namun kemarin, unjuk rasa pelajar telah membuka pikiran kita bersama. Bahwa pelajar ternyata telah mencoba mengambil peran sebagai agent of change masyarakat.

Mencermati perubahan perilaku tersebut, muncul beberapa pertanyaan terkait yang akan diuraikan di bawah ini. Pertama, apakah pelajar berhak unjuk rasa?

Komnas HAM melalui salah satu komisionernya Choirul Anam menjelaskan bahwa pelajar dibawah umur berhak untuk mengikuti aksi unjuk rasa (Kompas.com/2/10/2019). Bahwa jika ada beberapa pelajar yang dirazia saat akan melakukan demo karena kedapatan membawa senjata tajam, hingga dikeluarkan dari sekolah karena ikut unjuk rasa, mungkin perlu diklarifikasi lagi.

Adanya peran oknum-oknum yang bermasalah saat terjadi unjuk rasa, tidak serta merta menggugurkan hak pelajar untuk berunjuk rasa. Hak itu tetap melekat, seperti halnya hak berkumpul untuk bermain dengan teman-teman mereka.

Pada sadarnya, berkumpul, berserikat dan berpendapat adalah bagian penting dari demokrasi. Dan hak tersebut tidak terbatas hanya berlaku untuk orang dewasa saja. Anak-anak, remaja usia sekolah, mahasiswa dan seluruh warga negara berhak untuk menggunakan fasilitas untuk bersuara dengan bebas dan dijamin oleh negara yang menganut sistem demokrasi ini.

Di sekolah, kurikulum yang diterapkan sangat mengedepankan demokrasi dalam proses pembelajarannya. Baik itu aktivitas pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik itu berlaku secara individu maupun berkelompok.

Cobalah tengok di kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Ada tahap tanya-jawab antara pelajar dengan guru. Posisi guru sebagai fasilitator sesuai kurikulum yang berlaku, memungkinkan terjadinya debat hingga protes pelajar kepada guru atau antar pelajar.

Tentu pembelajaran di dalam ruangan, akan lebih merasuk ke dalam kemampuan pelajar apabila didukung oleh pembelajaran di luar ruangan. Maka aksi unjuk rasa sebenarnya bisa diarahkan agar pelajar tidak sekadar aktif dan setia kawan sekelas saja, namun juga mahir mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.

Di sekolah ada serikat pelajar yang biasa disebut Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Wadah inilah yang diakui secara resmi oleh pemerintah dalam melatih siswa berdemokrasi. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS yang menggunakan sistem satu pelajar satu suara jelas menunjukkan bahwa demokrasi itu ada di sekolah. Jadi ketika para pelajar mencoba menyuarakan pendapat dan hak mereka di luar sekolah, tentu sah-sah saja. Boleh dan dilindungi, asalkan mematuhi peraturan lain yang berlaku.

Kedua, jika pelajar ikut demonstrasi, apa peran orang tua dan sekolah?

Ini dilematis. Disamping unjuk rasa itu adalah hak setiap warga negara, namun potensi terjadinya pengrusakan memang besar. Di saat pelajar masih dalam masa perkembangan diri, dengan tingkat emosi yang masih labil dan bisa tidak terkendali, maka dibutuhkan peran pihak lain.

Peran pihak lain itu bukan untuk mengkebiri atau menahan hak pelajar, namun lebih pada proses pendampingan dan pengarahan. Jangan sampai aksi unjuk rasa yang dilakukan justru berujung anarkis yang pada akhirnya merugikan kepentingan umum.

Aksi unjuk rasa di jalanan dengana aksi anarkhis memang sangat tipis jaraknya. Mungkin hanya diperlukan satu provokator saja, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan orang bisa berujung anarkhis. Untuk itu, pendampingan perlu dilakukan bukan hanya saat sebelum pelajar melakukan unjuk rasa, namun juga pada saat unjuk rasa terjadi.

Peran guru, orang tua dan petugas keamanan tentu sangat penting di sini. Jadi, jangan benturkan pelajar saat unjuk rasa dengan petugas keamanan yang berjaga di lokasi. Petugas yang dianggap lebih matang dan dewasa, harus bisa menenangkan dan membimbing pelajar saat aksi tersebut. Pelajar tentu harus bisa menahan diri agar tidak mudah terpancing oleh provokator dan aksi tetap fokus pada tujuan semula.

Disisi lain, sekolah juga perlu mewaspadai aksi-aksi unjuk rasa berikutnya oleh kalangan pelajar. Perlu pembinaan tentang bagaimana caranya menyalurkan pendapat dan suara di luar sekolah, yang tidak mengganggu ketertiban umum namun juga tercapai sesuai target. Pembinaan-pembinaan tersebut tidak bisa hanya dilakukan di kelas dalam bentuk penjelasan semata. Teori tentu penting, namun simulasi juga sekali-sekali perlu.(*)