SAMPAH berserakan di pinggir jalan yang diduga dibuang pelaku jasa pengangkutan sampah, beberapa waktu lalu.SATELITPOST/AMIN WAHYUDI

PURBALINGGA, SATELITPOST-Para pengusaha jasa angkutan sampah di masyarakat dinilai merugikan pemerintah daerah (Pemda). Sebab, jasa pengangkutan sampah ilegal ini membuat anggaran untuk petugas pengelolaan sampah membengkak.

Di sinilah pembengkakan biaya operasional terjadi, misalnya satu TPS biasa diangkut sekali dalam sepekan, menjadi dua atau tiga kali

Catur Kurniawan
Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purbalingga

Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purbalingga Catur Kurniawan, mengatakan, kesulitan masyarakat permukiman untuk membuang sampah dijadikan peluang usaha untuk membuka jasa angkutan sampah. Biasanya hal ini terjadi di permukiman dan perumahan yang tidak memiliki TPS. “Kondisi ini dimanfaatkan untuk membuka usaha jasa pengangkutan, biasanya menggunakan gerobak, motor roda tiga, colt atau bahkan truk,” kata Catur, Selasa (13/2).

Tetapi, lanjut Catur, para pengusaha jasa pengangkutan ini membuang sampah di TPS-TPS yang biasa diangkut oleh petugas remis. Bahkan tidak jarang juga mereka membuang sampah hasil yang diangkut itu di lahan kosong di pinggir jalan. Sehingga menambah pekerjaan untuk petugas dinas yang biasa mengangkut.

“Di sinilah pembengkakan biaya operasional terjadi, misalnya satu TPS biasa diangkut sekali dalam sepekan, menjadi dua atau tiga kali. Belum lagi yang dibuang di luar TPS, tentu menyebabkan meningkatnya biasa operasional,” ujarnya.

Pengangkut sampah mendapatkan bayaran dari masyarakat dan masyarakat hanya tahu sampah di rumahnya sudah diangkut. Tetapi mereka tidak mempersoalkan di mana nantinya sampah akan dibuang. “Bisa saja membuang di TPS, tetapi ada retribusinya. Karena mungkin sampah yang diangkut itu tidak dari lingkungan sekitar TPS,” ujarnya.

Catur menambahkan, seharusnya para pengusaha pengangkutan sampah tersebut membuang di TPA. Namun karena tidak mau mengeluarkan biasa kendaraan tambahan dan tidak mau membayar retribusi, maka dibuang di sembarangan tempat. “Biasannya membuangnya itu juga colong-colongan, malam hari atau dini hari, sehingga tidak bertemu dengan petugas dinas,” katanya.

Lebih parah lagi jika dibung di lahan kosong yang berada di tepi jalan. Hal itu membuat petugas dinas harus menambah pekerjaan, waktu dan tenaga. “Kalau kondisi seperti itu kami (petugas dinas,red) yang menjadi kambing hitam, dijatuhi tanggung jawab untuk mengangkut,” kata dia.

Keberadaan oknum-oknum nakal ini menjadi penyebab persoalan tentang sampah tidak kunjung usai. “Jika bisa didata dan mau membayar retribusi, sebenarnya keberadaannya cukup membantu dinas. Karena Dinas juga tidak menjangkau semua wilayah pelosok-pelosok,” kata dia.

Catur menambahkan, dalam waktu dekat, DLH akan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Pada agenda tersebut akan akan beragam rangkaian kegiatan. Di antaranya yakni sedekah sampah bagi ASN. Di mana pada intinya akan dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sampah.

“Akan ada rangkaian kegiatan yang pada intinya meningkatkan kesadaran masyarakat, di antaranya gerakan sedekah sampah. Jadi ASN dari OPD OPD, kecamatan sampai desa desa mengumpulkan sampah, khusus untuk kertas dan plastik. Hasilnya akan dijual untuk tambahan program RTLH,” Kata Catur. ([email protected])