PURWOKERTO, SATELITPOST-Langkah anggota Polres Banyumas dan Satpol PP menggunakan kekerasan dan penganiayaan saat pembubaran paksa demonstrasi penolakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Slamet mendapat kecaman keras dari tiga kampus besar, Unsoed, UMP dan Unwiku serta sejumlah ormas di Banyumas. Perlakukan aparat kepada peserta aksi dan wartawan dinilai tidak manusiawi

Sebanyak 23 dosen Universitas Jenderal Soedirman menyatakan kekerasan terhadap peserta aksi dan wartawan merupakan tindakan brutal. Hal ini diperparah dengan lokasi kejadian di kompleks kantor Bupati Banyumas. Tindakan aparat dinilai telah mencederai iklim demokrasi di Banyumas serta melanggar hak asasi manusia.

“Terjadi kebrutalan aparat keamanan berbentuk intimidasi kepada para peserta aksi yang disertai pemukulan dan penganiayaan atas 32 orang. Penahanan tanpa dasar hukum yang jelas atas 24 orang, perusakan barang-barang, serta perampasan telepon dan kamera. Bahkan pos kesehatan juga dibubarkan secara paksa oleh petugas,” kata Hariyadi PhD MSi Koordinator Gerakan Dosen Unsoed Bersuara Tolak Kekerasan Aparat, melalui laporan tertulis kemarin (11/10).

Dalam laporan tertulis tersebut terdapat 24 dosen Unsoed yang ikut mengecam. Disebutkan pula bahwa mahasiswa dan anggota masyarakat setelah ditangkap, diperlakukan tidak manusiawi, bertelanjang dada seperti pelaku tindak pidana.

Laporan 24 dosen Unsoed menyebutkan saat peserta aksi melakukan negosiasi secara damai, aparat keamanan yaitu dari Polres Banyumas dan Satpol PP justru melakukan penyerbuan kepada peserta aksi yang sedang duduk dan sebagian sedang bersalawat.

“Ada empat pernyataan dan empat tuntutan. Pertama aksi yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober adalah kegiatan yang sah dalam negara yang demokratis karena merupakan pelaksanaan hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi,” kata Hariyadi.

Disebutkan dalam rilisnya, perbuatan aparat Polres Banyumas dan Satpol PP Banyumas atas peserta aksi damai sama sekali tidak bisa dibenarkan atas dalih apapun dan mencederai demokrasi.

“Kami menuntut, Kapolres dan Bupati mengusut tuntas dan menindak secara tegas seluruh anggota Polres Banyumas dan Satpol PP yang melakukan kebrutalan. Dan jangan melakukan kekerasan lagi pada aksi damai, kapanpun dan di manapun,” kata dia.

Sementara Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma (Unwiku) Purwokerto, menyatakan tindakan represif yang dilakukan aparat adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.

“Kepada pemangku keamanan agar tidak lagi melakukan tindak kekerasan terhadap kegiatan aksi damai yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia,” kata Elly Kristiani Purwendah SH MHum, Ketua PUSHAM Unwiku.

Sedangkan Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Purwokerto (PSDKP UMP) lebih menyayangkan aksi kekerasan yang dilakukan oknum aparat Polisi dan Satpol PP terhadap sejumlah wartawan yang sedang bertugas meliput.

“Kami menyayangkan tindakan kekerasan terhadap jurnalis, tidak seharusnya mereka menjadi korban kekerasan aparat,” kata Direktur Eksekutif PSDKP UMP, Dr Anjar Nugroho MSI MHI.

Kecaman juga muncul dari sejumlah organisasi masyarakat, antara lain Komunitas Gusdurian Banyumas, Sekolah Kader Desa Brilian dan Lembaga Independen Banyumas (Libas). Mereka meminta pelaku kekerasan dan penganiayaan diusut tuntas.

“Kepada pihak yang berwenang untuk menindak siapa saja yang melakukan pelanggaran, agar diproses sesuai hukum dan peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu, demi terpenuhinya rasa keadilan,” kata Chumedi Yusuf, Koordinator Komunitas Gusdurian Banyumas. (kim)

Komentar

komentar