PURBALINGGA, SATELITPOST – Sebanyak 3.191 jajaran Pengawas di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga disiagakan jelang masa tenang, pemungutan, serta penghitungan surat suara Pemilu 2019.

 

Pengawas terdiri dari Panwascam sebanyak 54 orang di 18 kecamatan, pengawas desa sebanyak 239 orang. Serta, pengawas tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 2.898 orang yang dilantik pada Senin (25/3/2019) lalu.

 

“Kami sebagai Pengawas Pemilu akan selalu menjaga marwah lembaga Bawaslu dengan berpedoman terhadap Undang-Undang dan kode etik penyelenggara pemilu, dengan memaksimalkan upaya pencegahan, melakukan pengawasan, dan menindak segala bentuk pelanggaran dan kecurangan pada Pemilu tahun 2019,” seirama, mereka mengucap ikrar saat Apel Patroli Pengawasan, Jumat (12/4), di halaman GOR Goentoer Darjono.

 

Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi, Bawaslu Purbalingga, Joko Prabowo mengatakan pihaknya menghadapi tugas mengawasi masa tenang yang dimulai dari tanggal 14 sampai tanggal 16 April 2019. Fase kosong tersebut merupakan fase krusial dalam pelaksanaan pemilu.

 

Menurutnya, integritas Bawaslu dan elemen bangsa lain dipertaruhkan pada masa tersebut. Sebab, masa tenang cenderung diwarnai dengan praktik politik uang, propaganda SARA, penyebaran berita bohong, dan kampanye hitam. Bahkan, tak jarang terjadi benturan kekerasan antar massa pendukung peserta pemilu. “Praktik-praktik seperti itu tentu mengancam keutuhan bangsa dan negara yang perlu diantisipasi, dicegah dan diawasi sehingga dapat dihindari dan tidak terjadi,” ujarnya.

 

Sementara itu, Komisioner Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga, Bawaslu Purbalingga, Misrad mengatakan Pengawas bertugas melakukan pengawasan jalannya tahapan-tahapan pemilu serentak tahun 2019 sesuai wilayah tugasnya. Pengawasan dimulai dari distribusi logistik, pencoblosan, penghitungan surat suara pada hari H. “Harapan kami, Pengawas bisa bekerja dengan profesionalitas dan selalu menjaga integritas dimanapun jajaran Panwas bertugas,” katanya.

 

Sebelumnya, Bawaslu Purbalingga akan menggencarkan anti politik uang pada H-10 Pemilu 2019. Penanganan akan lebih diintensifkan dengan patroli pada masa tenang H-3 Pemilu. Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nurhakim mengatakan patroli akan dilaksanakan oleh jajaran dari Bawaslu Kabupaten, Panwascam, Panwasdes, hingga Pengawas TPS. Selain itu, mereka juga membuka kerjasama partisipasi masyarakat serta menerima pengaduan jika ditemukan ‘serangan fajar’.

 

“Patroli anti politik uang merupakan instruksi dari Bawaslu RI. Karena pada saat hari tenang tanggal 14, 15, dan 16 April, diperkirakan persebaran politik uang terjadi secara masif,” katanya. (cr3)