SATPOL PP Purbalingga mencopot alat peraga kampanye(APK) di sejumlah titik, Mingu (14/4).
SATPOL PP Purbalingga mencopot alat peraga kampanye(APK) di sejumlah titik, Mingu (14/4).

 

PURBALINGGA, SATELITPOST –  Satu persatu alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Purbalingga dicopot. Pencopotan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten Purbalingga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Gakumdu, Minggu (14/4). Seluruh APK dicopot tanpa terkecuali, baik stiker, poster, spanduk, banner, baliho sampai bendera partai.

 

Sebelum melakukan pencopotan, tim gabungan melaksanakan apel bersama. Penertiban diawali dari kawasan perkotaan, seperti ruas Jl Jendral Soedirman, MT Haryono. Petugas menerjunkan satu unit kendaraan crine untuk menurunkan APK yang sulit dijangkau.

 

Ketua Bawaslu Purbalingga Imam Nurhakim menyampaikan, berdasarkan Pasal 26 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa masa kampanye dimulai tiga setelah ditetapkan DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya masa tenang. Masa tenang dimaksud dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2019 dimulai pada tanggal 14 April sampai dengan 16 April 2019.

 

“Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 36 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut maka jajaran Bawaslu Kabupaten Purbalingga hari ini serentak di semua wilayah melaksanakan penertiban APK,”  kata Imam, Minggu (14/4).

 

Sampai Minggu sore, dilaporkan tim gabungan telah menertibkan sebanyak 8093 APK. Terdiri dari baliho 1581, spanduk 367, bendera  1818, stiker  875, banner  1609, poster   1843. Jumlah tersebut merupakan hasil rekap dari sepuluh kecamatan. “Sampai sore ini diketahui ada 8093 APK dari berbagai jenis, itu baru rekap sepuluh kecamatan, yang lain masih dalam proses rekap, kalau total mungkin bisa mencapai lima belas ribu,” katanya.

 

APK yang telah ditertibkan, lanjut Imam, sementara diamankan di kantor Panwas Kecamatan. Sedangkan untuk APK yang berbayar, barang diamankan di kantor Bawaslu Kabupaten. “Sementara yang diketahui ada 35 APK berbayar, itu diamankan di kantor Bawaslu Kabupaten,” ujarnya.

 

Nantinya, selama masa tenang, tidak ada lagi APK di ruas-ruas jalan, dan berbagai tempat di lingkungan Kabupaten Purbalingga.  Selain itu, Bawaslu juga akan melakukan pengawasan di media sosial. Sebab, pada masa tenang ini, tidak diperbolehkan lagi ada kampanye oleh peserta pemilu. “Selain untuk yang fisik ini, melalui pencopotan APK, kami juga akan mengawasi untuk kampanye di media sosial,” kata Imam. (min)